DPRD Pati Tetapkan Raperda

Sidang DPRD Pati
Sidang DPRD Pati

JO, Pati  – Menjelang berakhir masa jabatannya, DPRD Kabupaten Pati bersama Bupati Pati menandatangani persetujuan bersama penetapan dua rancangan peraturan daerah (Raperda). Yakni, Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Pati 2014, dan Perda tentang penyertaan modal daerah kedalam PT. Bank Jateng pada perubahan APBD Kabupaten Pati 2014.

Penandatanganan persetujuan penetapan tersebut, berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Sabtu siang (19/7/2014). Rapat paripurna yang hanya dihadiri 37 dari 50 anggota DPRD itu, dipimpin Ketua Dewan Sunarwi, SE. MM.

Pendapat akhir Bupati Pati, Haryanto, terhadap persetujuan kedua Perda tersebut mengatakan, perubahan anggaran pendapatan daerah sebagian besar dari dana yang pemanfaatannya diatur secara khusus. Diantaranya dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan dana penyesuaian untuk pembayaran tunjangan profesu guru PNSD.

”Sedang Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian daerah, pada perubahan APBD saat ini, belum memberikan kontribusi secara optimal. Sehingga perlu dukungan inisiatif dewan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya alam, sehingga dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya dihadapan rapat paripurna DPRD.

Sedang perubahan belanda daerah pada belanja tidak langsung, kata Bupati Haryanto, bertambah untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemdes dan bantuan keuangan kepada Pemdes. Sementara belanja langsung bertambah, untuk membiayai program Jamkenas pada Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemda. Sehingga terjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun ini.

Terkait penyertaaan modal daerah kepada PT. Bank Jateng senilai Rp. 4,145 milyar, jelas Bupati Pati, merupakan salah satu bentuk implementasi pemenuhan modal sesuai road map manajemen bank bersangkutan.

”Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati kepada PT. Bank Jateng sampai dengan bulan April, kepemilikan saham sudah mencapai 2,34%. Sehingga perlu diberikan tambahan penyertaan modal setiap tahunnya, agar dapat meningkatkan PAD sesuai yang diharapkan,” jelas Haryanto.

Selanjutnya kedua rancangan Perda, yang mendapat persetujuan penetapan, sebelum disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), akan lebih dulu ke Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan. – pas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *