Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Korban PerkosaanJO, Sukoharjo – Sinuhun PB XIII, Raja Solo, dilaporkan Polres Sukoharjo pada 21 Juli 2014 lalu atas tuduhan melakukan kejahatan seksual terhadap pelajar SMK berusia 15 tahun dengan inisial AT. Dari berbagai sumber yang beredar di media massa menyebut bahwa AT diduga disetubuhi terlapor sekira bulan Maret 2014.

Kondisi korban, saat ini sedang mengandung janin berusia lima bulan. Kronologis yang beredar di masyarakat melalui media massa menjelaskan bahwa AT merupakan salah satu warga yang tidak beruntung hidupnya, saat itu AT sedang kesulitan finansial untuk membayar uang bulanan sekolahnya (SPP).

Teman dari AT memberikan bantuan kepada AT dengan menawarkan AT bekerja di cafe. Lebih tepatnya, AT ditawari bekerja sebagai pelayan dan menemani pengunjung cafe untuk minum hingga pukul sembilan malam.

Terbuai dengan tawaran tersebut, AT pun menyanggupi. Namun kenyataan tak seindah yang diucapkan. AT mengaku dijemput laki-laki paruh baya yang mengaku sebagai Raja Solo Sinuhun PB XIII. Di mobil AT menerangkan diberi permen dan seketika tak sadarkan diri, di saat inilah AT mengaku disetubuhi oleh seseorang yang diduga sebagai Sinuhun PB XIII di sebuah hotel di Sukoharjo.

Sejak kasus ini bergulir, penyidik Polres Sukoharjo belum memeriksa Sinuhun PB XIII selaku terlapor untuk dimintai keterangan. Perkembangannya baru sampai pada teman AT berinisial WT yang baru saja tertangkap di Jakarta. WT diduga sebagai mucikari yang menyediakan AT kepada Sinuhun PB XIII.

Terlepas dari proses hukum yang kini tengah berjalan, terpenting yang perlu di perhatikan dan evaluasi yang harus dilakukan penanganan paska kejadian, dimana peran serta keluarga, sekolah dimana korban menempuh pendidikan, dan pemerintah daerah selaku penyelenggara dan pengambilan kebijakan masalah mutu pendidikan melalui program-program kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Asusila
Dr. H. Mulyadi, SH. MH, Praktisi Hukum dan Akademisi yang tinggal di Sukoharjo mengatakan bahwa, secara filosofis anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

UUPA diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:
Pertama, Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasaranna, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.

Kedua, Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditujukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

AT siswi SMK yang diduga disetubuhi oleh Sinuhun PB XIII saat ini masih berusia 15 tahun. Dalam kondisi paksaan atau kerelaan diri oleh AT, kejahatan terhadap kesusilaan yang menimpa AT selaku korban dapatdi kategorikan sebagai pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan alasan lahirnya Undang-Undang yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan beberapa Undang-Undang pengesahan konvensi internasional yang mengatur tentang anak. Secara umum anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga negara wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat menikmati masanya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Patut memberikan perhatian serta simpati kepada AT dimana seharusnya ia mengenyam pendidikan namun hal ini tidak dapat ia rasakan karena mengalami peristiwa ini.

Tindak pelecehan seksual yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Presiden Keluarkan Inpres
Pada 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. ( Sumber http://nasional.news.viva.co.id/news/read/513831-sby-keluarkan-inpres-anti-kejahatan-seks-atas-anak)

Dalam inpres itu, SBY menginstruksikan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga non Pemerintah, Gubernur dan Walikota, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA), yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Kemudian, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Presiden SBY menginstruksikan untuk meningkatkan kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan, memasukkan ke dalam kurikulum tentang hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak, melindungi anak di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta pihak lain dalam lingkungan sekolah.

“Memberikan sanksi yang berat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak,” begitu bunyi Inpres itu.

Dalam Inpres itu, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak, dan mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing dan sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Kemudian, kepada Kapolri, SBY menginstruksikan untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian proses penyidikan dan berkas perkara hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, melakukan penegakan hukum yang optimal kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di tingkat penyidikan, dan meningkatkan kegiatan kepolisian yang bersifat pre-emptif yaitu bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di satuan pendidikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan keahatan seksual terhadap anak, bekerja sama dengan instansi terkait.

“Tambah personel polisi wanita yang ditugaskan di dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA),” kata SBY.

Kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Presiden SBY menginstruksikan untuk menyusun kebijakan, rencana aksi jangka menengah dan tahunan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak, melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak, dan menyediakan dana dalam APBD dan menyiapkan sumber dana manusia yang kompeten dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

“Pembiayaan GN-AKSA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing Kementerian/Lembaga dan APBD, serta sumber lain yang tidak mengikat,” tegas SBY. Inpres ini berlaku sejak 11 Juni 2014.  – */tyo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *