Pemkab Sukoharjo Versus PT Ampuh Sejahtera

PN Sukoharjo lakukan sidang di lokasi Pasar Ir. Sukarno

Keterangan foto: Kepala PN Sukoharjo Winarto SH (baju safari) saat mendengarkan keterangan dari kuasa hokum PT Ampuh Sejahtera di lokasi pembangunan Pasar Ir. Sukarno, Senin (22/9/2014) (Foto: Zaenal Huda)
Kepala PN Sukoharjo Winarto SH (baju safari) saat mendengarkan keterangan dari kuasa hokum PT Ampuh Sejahtera di lokasi pembangunan Pasar Ir. Sukarno, Senin (22/9/2014) (Foto: Zaenal Huda)

JO, Sukoharjo – Menyusul adanya sengketa pembangunan Pasar Ir. Sukarno yang lokasinya berada di pusat Kota Sukoharjo. Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo akhirnya menggelar sidang di tempat atau sidang di lokasi Pasar Ir. Sukarno. Terkait sengketa pasar tersebut, Pemkab Sukoharjo sebagai penggugat melawan PT Ampuh Sejahtera selaku tergugat, masing-masing pihak mewakilkan kuasa hukumnya.

Dalam keterangannya kepada Jateng Online, Senin (22/9/2014) Kepala PN Sukoharjo Winarto SH mengatakan, siding di tempat atau di lokasi pembangunan Pasar Ir. Sukarno itu guna mengetahui secara langsung kondisi fisik pasar tersebut.

“Kedatangan kami bersama tim dari PN, untuk mengetahui dari dekat kondisi pasar, sekaligus mencari masukan dari masing-masing pihak, meski diwakili kuasa hukumnya,” tandas Winarto SH.

Winarto melanjutkan, atas persidangan yang nantinya akan menuju tiga titik lokasi yang menjadi bukti fisik sengketa tersebut, pengadilan belum memutuskan pihak mana yang akan memenangkan persidangan tersebut.

Pasalnya, PN masih sangat terbuka untuk dilakukannya perdamaian antarkedua belah pihak. “Intinyanya sebenarnya itu. Kita harus mencari titik temu untuk damai, sebelum nantinya pengadilan yang akan memutuskan atas sengketa pasar tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Ampuh Sejahtera Yoyok Sismoyo SH menilai, permasalahan ini muncul lantaran Pemkab Sukoharjo seakan tidak siap dalam hal anggaran dan amburadulnya perencanaan.

Bahkan sejak awal lelang pembangunan pasar tersebut, tidak pernah diumumkan kalau proyek ini bertahap atau multiyear, tapi jadi dalam waktu satu tahun anggaran. Namun kenyataannya, pasar tidak jadi, dan ada tambahan anggaran Rp 18 miliar.

”Aneh, dari anggaran yang lama Rp 27 miliar bertambah Rp 18 miliar, itu jelas kesalahan anggaran perencanaannya. Masak naik mencapai 67 persen. Apakah itu layak sebuah perencanaan?” sindirnya.

Yoyok menyarankan, Pemkab Sukoharjo sebaiknya jujur dan terbuka atas persoalan ini, mengapa anggaran bisa menjadi Rp 42 miliar. Padahal perencana lengkap yang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebesar Rp 27 miliar.

Kuasa Hukum PT Ampuh Sejahtera, Farida Sulistiyani SH menambahkan selama ini Pemkab belum melakukan kewajibannya dalam pembayaran pengerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kliennya. Hingga saat ini, kliennya baru menerima dana Rp 18 miliar dari total nilai kontrak sebesar Rp 24,8 miliar.

“Dalam sidang di tempat ini memang tidak dibuka semuanya. Karena fokusnya hanya pada bangunan fisik. Namun lambat laun, masyarakat akan semakin tahu duduk persoalan yang sebenarnya,” pungkasnya.  –hud

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *