Belum Inkrah, Pemkot Solo Tetap Alokasikan Dana Pilkada Langsung

Sosialisasi Pemilu  oleh KPU di Mall beberapa waktu lalu
Sosialisasi Pemilu oleh KPU di Mall beberapa waktu lalu

JO, Solo  – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap mengalokasikan anggaran untuk menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang bakal digelar pada April 2015 mendatang.

Total dana yang disiapkan senilai Rp16,4 miliar untuk membiayai pilkada dua kali putaran. Meskipun pihak DPR melalui sidang Paripurna telah memutuskan Pemilihan Kepalad Daerah dikembalikan lagi kepada pihak DPRD.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Solo, Heru Sunardi, mengatakan nilai anggaran sebesar Rp16,4 miliar tersebut merujuk dari pengajuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait anggara pilkada 2015.

Dalam pengajuan tersebut, pihak KPUD mengajukan anggaran yang akan dipakai untuk menggelar Pemilukada dua kali putaran. Perinciannya putaran pertama senilai Rp9,6 miliar dan putaran kedua senilai Rp6,8 miliar.

“Dana yang dipersiapkan  untuk pilkada langsung  senilai Rp16,4 miliar untuk membiayai pilkada dua kali putaran dan dimasukkan dalam APBD 2015,” jelas Heru di Solo,Jawa Tengah,belum lama ini.

Menurut Heru, pihaknya  masih menunggu inkrahnya dulu. Sebab  UU itu banyak menuai reaksi bahkan  ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selain itu belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis tentang UU Pilkada melalui DPR,” jelasnya lagi.

Anggaran untuk pilkada 2015 mendatang saat ini sedang dalam pembahasan  tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Solo.

“Bahkan untuk proses tahapan Pilkada, Pemkot telah mengalokasikan anggaran Rp2,3 miliar dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2014. Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KPU,” ungkapnya lagi.

Selain KPU, Pemkot juga  dia juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp411 juta untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Namun apabila pilkada terjadi hanya dalam satu kali putaran seperti  pelaksanaan pilkada 2010 silam, maka  porsi anggaran yang disiapkan untuk dua kali putaran sisa dana yang tidak terpakai  akan dikembalikan pada  kas daerah.

“Hal yang sama juga terjadi apabila nanti ada keputusan inkrah bahwa pilkada melalui DPRD, ya artinya dana tetap ada di kas daerah,” pungkasnya. – tyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *