Pengkhianatan Reformasi ‘98

Pengesahan UU Pilkada melalui DPRD

1-Massa Gemas beserta sejumlah ormas lain se Solo ketika menggelar aksi demo di dekat Patung Slamet Riyadi Gladag, menolak pengesahan UU Pilkada oleh DPRD, Kamis (2/10). (Foto: Zaenal Huda)
Massa Gemas beserta sejumlah ormas lain se Solo ketika menggelar aksi demo di dekat Patung Slamet Riyadi Gladag, menolak pengesahan UU Pilkada oleh DPRD, Kamis (2/10). (Foto: Zaenal Huda)

JO, Solo – Penolakan terhadap disahkannya UU Pilkada melalui DPRD semakin meluas. Kali ini, sekitar seratusan massa dari Gerakan Masyarakat Solo (Gemas) menggelar aksi demo menolak pemberlakukan UU Pilkada atau Pemilu tidak langsung. Dalam aksi yang berlangsung di depan patung Slamet Riyadi Gladag, massa menuding pengesahan UU tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Reformasi ’98.

Pantauan di lapangan, Kamis (2/10) menyebutkan, massa yang terdiri dari berbagai elemen itu melalukan long march dari Kampus II UNS Mesen menuju Gladag sambil membawa spanduk dan puluhan poster yang intinya penolakan terhadap pemberlakukan UU Pilkada melalui DPRD.

Salah seorang aktivis mantan Ketua GMNI periode 1996-1998 L. Ramang Kristian yang nampak diantara pendemo mengatakan, pengesahan UU Pilkada melalui DPRD jelas sebuah kemunduran dalam demokrasi di negeri ini. “Selain itu, pengesahan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap gelombang reformasi ’98 silam yang berhasil menumbangkan rezim Orba,” jelas dia.

Tidak bisa tidak lanjut dia, sebagai salah seorang mantan aktivis ’98 Ramang menilai, rakyat Indonesia yang pro demokrasi harus menebus kembali pengambilan hak-hak bersuara ini, agar suara rakyat dihargai. “Kita sadar, bahwa kita telah terperosok ke dalam masa Orde Baru lagi,” tandasnya.

Apalagi lanjut dia, pemilihan kepala daerah yang seharusnya kepala daerah itu dipilih oleh warganya sendiri. Jika sekarang ini kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD atau Pilkada tidak langsung, maka telah terjadi perampasan suara rakyat.

2-Sejumlah tanda tangan dukung penolakan pemberlakuan UU Pilkada oleh DPRD yang dituliskan di atas sepanduk MMT, dalam aksi Gemas di Gladag, Kamis (2/10). (Foto: Zaenal Huda)
Sejumlah tanda tangan dukung penolakan pemberlakuan UU Pilkada oleh DPRD yang dituliskan di atas sepanduk MMT, dalam aksi Gemas di Gladag, Kamis (2/10). (Foto: Zaenal Huda)

“Berdasar UU No. 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak terdapat satu pun pasal yang menyebutkan bahwa tugas DPRD adalah memilih kepala daerah,” katanya.

Oleh karena itu kata Ramang, GMNI dan semua ormas yang turun dalam aksi ini jelas menolak UU tersebut, karena pengesahan UU itu sebagai bentuk Neo Orde Baru yang ujung-ujungnya menghalalkan segala cara guna merampas hak rakyat.

Kendati aksi tersebut sempat mengganggu lalu lintas di seputar Tugu Slamet Riyadi, namun sejumlah polisi lalu lintas langsung mengamankan situasi sehingga kembali normal. Aksi ditutup dengan doa bersama sekitar pukul 12.00. – uda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *