Wabup Boyolali, Siap Maju Bursa Bupati

Seno: “Saya belum berpikir ke arah sana…”
JO, Boyolali – Peta Pilkada Kabupaten Boyolali yang akan dilaksanakan tahun 2015 mendatang, diprediksi akan berubah. Bupati Boyolali, Seno Samodro yang digadang-gadang sejumlah pihak akan menyalonkan diri ternyata menyatakan, tidak akan maju dalam pesta demokrasi tersebut. Namun sebaliknya, Wakil Bupati Agus Purmanto, justru sebaliknya. Secara optimis Agus menegaskan, kesiapannya untuk maju dalam bursa Pilkada nanti.

“Semula saya akan maju melalui jalur independen. Namun agaknya batal menyusul munculnya UU Pilkada melalui DPRD. Dalam waktu dekat, saya akan bersilaturahmi kejajaran anggota partai yang berada di DPRD. Hanya silaturahmi saja, tidak ada apa-apa,” katanya kepada Jateng Online, Senin (13/10/2014).

Agus menyatakan, niatnya menyalonkan untuk membuat Boyolali lebih baik. Selain itu, ia juga ingin membuat pembangunan di Boyolali lebih merata khususnya penyeimbangan di Boyolali Utara dan Selatan. “Banyak yang bertanya pada saya apakah maju atau tidak, ya saya jawab Insya Allah,” katanya.

Lain Wabup Agus Purmanto, lain lagi jawaban orang nomor satu di Boyolali tersebut. Bahkan Seno Samodro menyatakan, dirinya justru belum berpikir ke arah sana. Seno dengan tegas, menyatakan dirinya tidak ingin mencalonkan kembali sebagai Bupati. Alasannya,dirinya ingin memberikan kesempatan bagi bibit-bibit baru yang ingin maju. “Ya saya belum berfikir untuk maju kembali,” kata dia singkat.

Di bagian lain, Seno menyatakan keprihatinannya atas perubahan mekanisme Pilkada langsung menjadi tidak langsung. Dia menilai, demokrasi saat ini sebagai bentuk demokrasi setengah hati. Sebab, rakyat tidak bisa memilih secara langsung pimpinan mereka.

Perubahan mekanisme Pilkada tersebut membuat berbagai persiapan dan pelaksanaan Pilkada yang sudah berjalan mesti diformat ulang. Diantaranya, pelaksanaan penganggaran Pilkada yang sejatinya akan dibicarakan dalam pembahasan APBD-Perubahan 2014 dan APBD murni tahun 2015.

Menurut Bupati, ada kemungkinan penganggaran yang diajukan Panwaslu akan dicoret, sebab fungsi dan perannya dalam Pilkada langsung akan hilang. Namun, kepastiannya, perubahan kebijakan penganggaran Pilkada mesti menunggu keputusan dan instruksi lanjutan tentang teknis pelaksanaan Pilkada.

Disinggung E-voting atau Pilkada secara elektronik, Seno menegaskan dipastikan batal. Karena tidak ada gunanya jika menggunakan E-voting hanya untuk 45 orang anggota DPRD. “Namun, apa pun mekanismenya UU Pilkada nanti, saya, siap untuk menjalankannya, sesuai UU yang berlaku.” – uda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *