Sri Sultan HB X : Pemerintah Harus Bertindak Adil

JO, Solo –  Menyoroti kontroversi pengosongan agama dalam KTP yang dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumolo, Raja Kasultanan Yogyakarta yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X mengatakan, sebaiknya pemerintah bisa bertindak adil dalam persoalan ini terutama kebijakannya, khususnya Mendagri.

“Karena sikap kebijakannya nanti akan diletakkan sebagai suatu fondasi. Maka bagaimana pun pemerintah harus bisa memperlakukan dengan penuh keadilan,” tandas Sri Sultan HB X usai menjadi key note speaker dalam Konggres Kebudayaan Jawa, di Solo, Selasa (11/11/2014).

Dikatakan Ngersa Dalem, pertama saat ini negara meyakini adanya keyakinan-keyakinan lokal yang sampai sekarang masih hidup. Tapi para penganut kepercayaan lokal itu, merasa tertekan karena ketidakadilan. Mereka memang menganggap seperti itu.

“Yang kedua, orang bicara soal agama, karena ada kitab suci. Yang tidak mempunyai kitab suci tidak bisa dikatakan sebagai agama. Tapi disebut memiliki keyakinan spiritual. Klasifikasinya kan jadi begitu. Sebetulnya jauh sebelum republik ada, keyakinan terhadap Tuhan YME itu telah ada. Kalau gak ada ya gak ada pancasila,” seloroh Sultan.

Hanya sayanganya lanjut dia, sekarang ada kecenderungan memaksakan kehendak, yang digunakan bukan Tuhannya. Tapi kitab sucinya untuk memaksakan kepada orang lain. Sehingga membuat kondisi sekarang ini tidak kondusif.

Jadi kalau ada agama kata dia, yang sudah tertulis di KTP dan diakui oleh pemerintah. Tidak mungkin yang spiritual itu menjadi bagian dari proses masuk di KTP, biarpun negara serta konstitusinya menjamin seperti itu. – uda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *