PATTIRO Pertanyakan BLUD GLH !

JO – Berlarut larutnya terkait adanya dugaan indikasi penyalahgunaan anggaran bantuan hibah dari UN HABITAT menjadi perhatian dari pegiat PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Alif Basuki. Menurut kajian yang telah dilakukan terhadap dugaan kasus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH) Surakarta : bahwa UN HABITAT adalah lembaga internasional sehingga kerjasama dengan BLUD GLH harus mendapat permit dewan.

Sementara itu bila disimak kerjasama (MoU) yang dilakukan antara UN HABITAT dengan Walikota Surakarta di duga tidak ada, dan justru kenyataannya dalam Agreement diduga dilakukan oleh UN HABITAT dengan BLUD GLH.

Sehingga menurut PATTIRO, patut dipertanyakan Adakah regulasi yang menyebutkan bahwa Walikota Surakarta dalam hal ini telah melimpahkan kewenangannya terkait MoU dengan UN HABITAT kepada Kepala BLUD GLH ? Bila di lihat dari sumber keuangan dari BLUD GLH diduga bukan berasal dari kakayaan daerah yang dipisahkan, meskipun demikian, sehingga dana yang diperoleh dari UN HABITAT harus dicatatkan dalan keuangan negari/ daerah.

Dengan demikian segala tata cara pengelolaan/perolehan /pemanfaatan /pengembalian dari dan oleh atas dana tersebut harus sesuai dengan perundangan. Meskipun sudah terbentuk BLUD perlu dipertanyakan apakah memiliki SOP sebagai dasar pijakan bagi operasional BLUD dan dasar acuan bagi DME untk malakukan tupoksinya.

Di sisi lain bahwa bila lahan yang konon dibeli dengan dana BLUD GLH kemudian diatas namakan pihak ketiga maka secara yuridis sejak itulah telah terjadi perubahan keperdataan sehingga segala bentuk regulasi yang menyangkut tata kelola keuangan dan kekayaan Negara/Daerah Dan/Atau /Bukan BLUD GLH tidak dapat menyentuh aset lahan tersebut, termasuk mendirikan bangunan diatas lahan tersebut yang sedianya untuk Griya Layak Huni.

Dengan demikian secara keperdataan telah menjadi Perumahan Swasta yang pasti akan banyak permasalahan yang muncul. Karena tanah berikut bangunannya dapat menjadi barang bukti sehingga tidak boleh dirubah/dihilangkan/dipindahtangankan/dirapatkan/didayagunakan sampai kasus tersebut selesai.

Dengan demikian atas dasar inilah sepertinya Akan dapat mempersulit UN HABITAT untuk mempertanggungjawabkan programnya dan segala keuangan yang terkait, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpotensi berhadapan dengan hukum. Berdasarkaan kajian diatas sudah selayaknya pihak -pihak yang terlibat dalam proyek ini harus bertanggung jawab secara hukum sehingga akan menemukan kebenaran atas dugaan penyelewengan pengelolaan dana batuan tersebut. */-lif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *