Jurnalis Desak, Kesbanglinmas Tak Terbitkan SKT

Tarik Ulur Aswindo

JO,  Solo – Sekitar limapuluhan wartawan dari berbagai lintas media di Solo, mendesak Pemkot setempat, yakni Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Ka-Kesbanglinmas), agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Mereka keberatan atas keberadaan Asosiasi Wartawan Indonesia (Awindo) yang hendak mendirikan kantornya, lantaran diduga ada unsur intimidasi terhadap lurah di mana kantor itu akan berdiri.

Informasi yang berhasil dihimpun, Senin (17/11/2014) menyebutkan, para jurnalis itu diantaranya dari Solopos, Jawa Pos Radar Solo, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Wawasan, Timlonet, Jateng Online, Koran Tempo, Indosiar, RTV, TVRI, AnTV dan lain-lain. Mereka diterima Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo di ruang Wawali.

“Kami yang datang ke sini, tidak mewakili organisasi kewartawanan mana pun. Baik itu Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) atau pun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),” jelas Muchus Budi Rahayu dari Detik.com.

Dikatakan dia, persoalan yang saat ini dihadapi Kesbanglinmas Pemkot Solo, sebaiknya mensikapi dengan bijak. Pasalnya, jangan sampai ada kesan ‘main mata’ antarsesama pihak yang nantinya ada kepentingan di balik itu semua.

Masih menurut Muchus, dugaan intimidasi terhadap Lurah Kadipiro jelas merupakan bentuk pelanggaran dalam kode etik jurnalistik. Sehingga hal itu jelas-jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Karena justru akan mengotori kredibilitas kinerja jurnalisme itu sendiri,” imbuhnya.

Ika Hari Wibawa dari Metro TV menambahkan, Pemkot Solo sebaiknya mempertimbangkan kembali menerbitkan SKT bagi Awindo, agar ke depan tidak menjadi preseden buruk atas kerja profesionalisme wartawan. “Namun kalau ada pertimbangan lain atas terbitnya SKT tersebut, kami mempersilakan kepada Pemkot Solo,” tandasnya.

Sementara itu, Kakesbanglinmas Suharso yang mendampingi Wawali Ahmad Purnomo menegaskan, kendati sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemda tidak berhak menolak adanya usulan pembentukan ormas. “Namun Kesbanglinmas tidak gegabah dan serta merta menerbitkan SKT,” jelasnya.

Bahkan lanjutnya, pihaknya akan konsultasi dengan Walikota, Kesbangpol Provinsi bahkan bila diperlukan konsultasi hingga Kesbangpol Pusat. Selain itu, Kesbanglinmas juga akan meneliti lebih jauh terkait nama asosiasi yang dipakai Aswindo selaku pengusul.

“Karena nama asosiasi itu kan berarti kumpulan dari beberapa organisasi. Sehingga patut dijelaskan nama-nama organisasi kewartawanan mana, serta bagaimana ujud karya-karya jurnalistik yang telah dibuat. Entah itu berujud koran harian, mingguan, online dan lain sebagainya,” papar dia. – uda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *