Nasib Boediono di Tangan KPK

JO – Kasus dugaan korupsi Bank Century belum juga sampai pada titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menetapkan tersangka utama skandal korupsi itu.

Mantan Wakil Presiden RI Boediono tak pernah lepas disebut-sebut sebagai aktor dibalik layar. Pada bulan Maret lalu, surat dakwaan kasus dugaan korupsi Bank Century untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, mengungkap peran sentral Boediono. Di antaranya, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/3/2014), Boediono selaku Gubernur BI saat itu disebut menandatangani perubahan peraturan Bank Indonesia (PBI) agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

“Perubahan PBI tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum tersebut ditandatangani Boediono,” ujar jaksa KMS Roni saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Bukan hanya Boediono, Jaksa juga menyebut keterlibatan sejumlah Deputi Bank Indonesia serta Komisaris PT Bank Century, Robert Tantular; dan Direktur Utama PT Bank Century, Hermanus Hasan Muslim; dalam pemberian FPJP dan bailout sebesar Rp6,7 triliun itu.

Kali ini, Boediono kembali dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Adnan Pandu Praja.

“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada menteri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara,” kata Adnan kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis lalu.

Namun, pernyataan itu langsung dibantah para petinggi KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pemberitaan itu tidak benar dan sudah dikoreksi.

“Sudah saya koreksi tidak benar berita itu karena tidak ada ekspose kasus dengan nama tersebut,” kata Busyro Muqoddas melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis malam lalu.

Wakil Ketua KPK bidang penindakan, Bambang Widjojanto juga ikut membantah. Dia mengaku heran soal pernyataan Adnan Pandu Praja itu. Menurut Bambang, sejauh ini tidak ada ekspose atau gelar perkara terkait kasus dana talangan Bank Century yang merugikan keuangan negara mencapai Rp6,7 triliun tersebut.

“Setahu saya tidak ada ekspose apapun soal itu,” kata Bambang

Juru Bicara KPK Johan Budi juga mengungkapkan hal senada dengan Busyro dan Bambang. “Tidak benar, negatif,” kata Johan saat ditanya mengenai informasi tersebut.

Nama Boediono memang masuk dalam amar putusan majelis hakim terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan yang dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

“Terdakwa Budi Mulya punya persamaan kehendak dengan anggota dewan lainnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan itu dengan keinsyafan sebagai perbuatan bersama sebagaimana didakwakan karenanya terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan anggota, yaitu saksi Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S. Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK,” kata anggota majelis hakim Made Hendra dalam sidang pembacaan vonis pada 16 Juli 2014.

Namun, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus Century.

Seperti diketahui, Boediono sudah beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus Century. Pada Juli 2014, Boediono menyatakan tak setuju dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Indonesia, kepada Bank Century merupakan perbuatan melawan hukum.

“Pak Boediono tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa pemberian FPJP adalah perbuatan yang melawan hukum,” kata Yopie Hidayat, juru bicara Boediono dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Boediono menilai majelis hakim mengabaikan fakta persidangan yang muncul dari para ahli maupun pelaku industri perbankan yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia saat itu benar-benar terimbas krisis dan kegagalan satu bank bisa berdampak sistemik. Majelis justru mempertimbangkan pihak yang tidak berkompeten. Saat kasus Century terjadi, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. – sru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *