Amdal Pasar Ir. Sukarno Menyimpang

BLH PropinsiI Menyatakan  Tidak Sesuai UU

JO, Sukoharjo  – AMDAL pasar Ir Soekarno Sukoharjo masih juga menjadi polemik. Kasus tersebut juga menjadi pembahasan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Tengah. Bahkan dengan tegas BLH Propinsi Jateng menyatakan proses AMDAL pasar Soekarno tidak sesuai dengan undang-undang tentang AMDAL dan Ijin Lingkungan.

BLH Propinsi menilai banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pembuatan dokume amdal tersebut. Bahkan BLH propinsi juga meragukan PT Geospasia Wahana Jaya selaku penyusun dokumen AMDAL. Informasi tersebut disampaikan oleh Ajiyono, warga Sukoharjo usai dipanggil untuk melakukan rapat koordinasi oleh BLH propinsi Jateng.

“Senin (29/12) kemarin kami memenuhi undangan BLH propinsi Jateng. Kami dipertemukan dengan BLH, Disperindag dan semua instansi yang terkait dengan proses AMDAL baik dari pemkab Sukoharjo maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah. Hal itu menindaklanjuti surat yang sudah saya kirim sebagai protesnya warga karena mengetahui pasar Soekarno tidak punya AMDAL. Dalam diskusi tersebut BLH meminta keterangan dari BLH Sukoharjo dan instansi terkait. Dan hasilnya BLH menyatakan dokumen AMDAL pasar Soekarno unprosedural menyalahi undang-undang, bahkan meragukan data penelitian ANDAL yang dilakukan oleh PT Geospasia selaku pihak ketiga yang membuat dokumen AMDAL,”ungkap Ajiyono, warga Sukoharjo yang melaporkan tidak adanya AMDAL untuk Pasar Soekarno ditujukan pada Kementrian LH yang ditindaklanjuti oleh BLH Propinsi Jateng, Selasa (30/12) kemarin.

Ditambahkan Ajiyono, poin utama yang membuat BLH menyatakan AMDAL pasar Soekarno menyalahi aturan antara lain, proses AMDAL dilakukan saat pasar sudah mendekati jadi. Selain itu ada kejanggalan dari proses pembuatan AMDAL, yakni sesuai keterangan dari BLH Sukoharjo kerangka acuan AMDAL disetujui tanggal 20 Nopember 2014, dan kemudian hasilnya disusun pada tanggal 24 Nopember 2014. Untuk kemudian dilakukan pembahaan ANDAL RKL-RPL pada 10 Desember 2014.

“Informasi dari Kabid Pengkajian dan pengembangan teknologi LH Otniel Moeda, untuk melakukan penelitian air, udara dan tanah sesuai proses AMDAL itu perlu uji lab dengan memakan waktu minimal 10 hari. Bagaimana bisa hanya 4 hari saja hasilnya sudah jadi. Beliau langsung menyatakan hasil amdal salah dan diduga copi paste,”ungkap Ajiyono.

Bahkan pada kesempatan tersebut BLH juga meragukan atau mempertanyakan kinerja Geospasia.  Apakah Geospasia bekerja atau tidak?. Ditambahkan Ajiyono, dalam rakor tersebut kepala BLH Sukoharjo, Suraji juga menyatakan mengakui bahwa AMDAL pasar Soekarno unprosedural, namun ia hanya melaksanakan tugasnya untuk melengkapi syarat atau ijin dari pasar Soekarno.

“Sebenarnya BLH Sukoharjo sudah bagus saat sebagai pejabat baru ia langsung menanyakan AMDAL pasar yang belum juga dibuat, sampai prosesnya jadi. Informasinya AMDAL sudah jadi tangal 15 Desember 2014 kemarin. Namun apapun itu kepala BLH Sukoharjo mengakui proses AMDAL pasar salah.”imbuh Aji.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 5 jam tersebut BLH propinsi tidak merekomendasikan apapun, pertemuan tersebut hanya sebagai pengumpulan bahan keterangan dan dibuatkan berita acara.

“Tidak ada rekomendasi, hanya saja berita acara dilaporkan ke kementrian LH, nanti kementrian LH yang memberikan sanksi,”imbuh Ajiyono.

Sementara itu Edi Hermanto praktisi teknik dari Undip Semarang menyatakan tidak adanya AMDAL untuk sebuah bangunan besar seperti pasar Ir Soekarno sangatlah fatal. Apalagi diketahui ada banyak prosedur teknik yang dilanggar seperti tes pengujian tanah.

“Menurut saya bangunan Pasar Ir Soekarno meragukan dan belum layak untuk difungsikan. Bangunan sebesar itu tanpa AMDAL, tanpa IMB juga tanpa ijin penggunaan bangunan, spekulasi yang sangat berbahaya. Ya kalau kuat kalau tidak bagaimana, bila terjadi gempa dan ambruk siapa yang harus bertanggungjawab?”ungkap Edi dihubungi wartawan kemarin.

Ditambahkan Edi apapun alasannya pembuatan AMDAL setelah bangunan jadi itu tidak sah dan hasilnya sangat diragukan. “Namanya juga analisis dampak lingkungan, harusnya dianalisa dulu lingkungannya sebelum bangunan dibuat. Kalau bangunan sudah jadi bukan AMDAL.”tandasnya.

Pihaknya selaku praktisi berharap pemerintah agar tidak menyepelekan prosedur AMDAL atau apapun prosedur teknik dalam pembuatan gedung, khususnya gedung publik yang diakses masyarakat.

“Harusnya pemerintah jadi contoh, jangan melanggar aturan yang dibuat sendiri. Coba kalau bangunan itu milik swasta pasti sudah disegel atau dirobohkan satpol pp,”tegas Edi. – jia

 

One thought on “Amdal Pasar Ir. Sukarno Menyimpang

  • Sel, 30 Jun 2015 | 23:29 pada 11:29 PM
    Permalink

    Status semacam itu banyak sekali terjadi dalam skala yg berbeda, secara regulasi susah penyelesaiannya, hanya sanksi yg bicara. Banyak pihak yg harus bertanggungjawab thd kasus semacam itu, akibat dari sosialisasi aturan yang kurang efektif dan tingkat ketaatan yg rendah terhadap aturan. Kegiatan skala kabupaten, harusnya sudah tersaring sejak penyusunan program dan penganggaran (oleh institusi tingkat kab. dan provinsi) sehingga tidak terjadi prosedur yang terlewatkan. Yg perlu dicatat adalah good will dari pemrakarsa untuk melengkapi dokumen lingkungan dan ijin lingkungan di era banyak kegiatan yg belum taat lingkungan. Diperlukan kebijaksanaan para pihak tanpa harus menyalahkan pihak tertentu, untuk mencarikan solusi format penyelesaiannya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *