PRB-PSSI: Sriwedari Cagar Budaya Nasional !

JO, Solo  — Warga masyarakat yang peduli terhadap Sriwedari membentuk Panitia Referendum Budaya Untuk Penyelamatan Sriwedari Surakarta Indonesia atau PRB-PSSI. Panitia ini nantinya memiliki tujuan utama yakni menyelamatkan lahan Sriwedari agar tetap sebagai cagar budaya nasional milik negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Solo.

“Kami prihatin terhadap sengketa yang hingga kini tak jelas juntrungnya,” ungkap A. Rachman atau sering di sapa Ki Jlitheng Lare Angon, penggagas pembentukan PRB-PSSI, dan menurutnya dalam waktu dekat akan di deklarasikan. Rabu (4/2/2015)

Seperti diketahui sebelumnya, Pemkot Solo mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan Sriwedari. Dan, Pemkot  selaku tergugat kalah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Jateng) atas penggugatnya, yakni ahli waris Wiryodiningrat yang mengklaim sebagai pewaris sah lahan Sriwedari.

Walikota Solo Hadi Rudyatmo menegaskan, Pemkot akan menyelesaikan sengketa pada lahan seluas kurang lebih 10 hektar tersebut dengan melakukan kasasi. “Proses hukum biar berjalan sampai selesai lebih dahulu. Kalau sudah selesai, sampaikan pada rakyat bahwa keputusan hukumnya seperti ini,” katanya.

Rudy, sapaan Walikota mengaku menyerahkan sepenuhnya status Sriwedari pada hukum yang berlaku. Apapun keputusan MA nantinya akan dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya, baik menang ataupun kalah.

Sengketa yang melibatkan Pemkot dengan ahli waris Sriwedari tersebut berlangsung dari puluhan tahun lalu. Terakhir, pada 2011 lalu ahli waris mengajukan gugatan pada Pemkot untuk melakukan pengosongan lahan Sriwedari.

Namun gugatan ahli waris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta ditolak oleh pengadilan dengan memenangkan Pemkot sebagai pihak tergugat. Merasa tidak puas dengan hasil pengadilan, ahli waris mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jateng.

Di Semarang inilah upaya banding dari ahli waris diluluskan oleh pengadilan. Buntutnya, Pemkot Solo kemudian mengajukan kasasi pada MA untuk menyelesaikan sengketa Sriwedari. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *