Rektor Univet Bersikukuh Tak Selewengkan Aggaran

JO, Sukoharjo  – Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo Prof. Trisno Martono kembali menegaskan penyangkalannya atas tuduhan penyelewengan dana universitas oleh pihak yayasan.

Trisno menyatakan ia tidak menyelewengkan dana tersebut, semua sudah ada dalam pertanggungjawaban yang diserahhkan pada yayasan. Bahkan ia menuding isyu ini dimunculkan atau dihembuskan oleh pihak yang ingin memperkeruh suasana Univet.

“Isu ini sengaja dihembuskan pihak yang ingin memperkeruh Univet yang kondusif. Saya heran mengapa data internal untuk kalangan sendiri tersebut bisa jatuh ketangan mahasiswa apalagi wartawan. Harusnya kan untuk kalangan internal kampus Univet saja. Apalagi data tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan karena belum dikonfimasikan pada kami pihak lembaga (Univet). Saya tegaskan lagi bahwa saya tidak menyelewengkan dana universitas, semua sudah ada LPJnya.” Tegas Prof Trisno dalam jumpa pers yang digelar di ruang Rektor Univet, Rabu (18/3/2015).

Trisno mengaku pihaknya juga belum dikonfirmasi secara resmi oleh yayasan soal hal tersebut, meskipun secara surat menyurat sudah diterimanya. Atas tudingan tersebut Trisno juga menjawabnya dengan membuat surat tertulis. Isi jawaban Trisno tersebut antara lain menyatakan seluruh dana yang masuk rekening atas nama Trisno Martono selaku rektor bukan rekening pribadi artinya dalam pengambilan uang sepengetahuan PR II (Sri Wahono).

“Mengenai dana KKN dan Wisuda Rp 900 juta, pertanggungjawabannya ada dimasing-masing panitia, bukan rektor. Dana sosial Rp 414 juta yang dikelola PR II. Rp 8 juta untuk laptop. Lalu selisih PMB Rp 104 juta, semua habis untuk kegiatan sosial, rapat dan honorarium. Kalau itu tidak dibenarkan ya harusnya seluruh pejabat yang menerima honor tersebut juga ikut wajib mengembalikannya, bukan tanggungjawab saya (rektor) saja. Dan untuk dana PPKHB PGSD itu tanggungjawab PD II FKIP,” imbuhnya.

Trisno juga menyatakan dengan munculnya isu ini, hubungan Lembaga (univet) dengan Yayasan (YPPP) Veteran, tidak harmonis, tidak ada komunikasi dan koordinasi.
“Kasus ini sudah diserahkan pada pihak Dewan Pembina yayasan di Jakarta. Kita tunggu keputusan dari Ketua Pembina Prof Sahid saja,” tandas Trisno Martono. – jia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *