May Day 2015: Perlindungan Hukum Bagi Buruh

Ketua Lembaga Bela Hamukti Palapa, Nono Sugiyarno

Mendorong Nasionalisme Dan Profesionalisme Kaum Buruh Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean

JO, Solo – Sejak adanya krisis moneter dan ketidakstabilan politik nasional Indonesia, pekerja sangat memerlukan perlindungan hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Dampak krisis moneter diantaranya adalah adanya penutupan perusahaan, adanya pemutusan hubungan kerja secara besar- besaran atau adanya efisiensi tenaga kerja.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya hak-hak normatif bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pekerja melakukan  kesalahan berat.

Pekerja yang mengalami PHK karena melakukan kesalahan berat  berhak mendapat  uang penggantian hak satu kali ketentuan serta uang pisah. Apabila hak itu tidak diperoleh maka dapat dilakukan upaya hukum secara administrasi atau secara perdata, selama pengadilan hubungan industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004  belum terbentuk.

Ketua Lembaga Bela Hamukti Palapa, Nono Sugiyarno mengatakan, bahwa perlindungan  hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah.

“Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis,” ujar Nono, saat ditemui dikantornya. Jumat (17/4/2018).

Dalam mencari konsep yang tepat untuk Mendorong Nasionalisme Dan Profesionalisme Kaum Buruh Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. Lembaga Bela Hamukti Palapa menggelar Dialog Publik pada Sabtu, 18 April 2015, Jam 12.00 wib, di RM Nogiri Mbak Yun – Timur Paragon – Cipto Mangunkusumo Mangkubumen Solo

Menghadirkan narasumber dari Dewan Pengurus Daerah SBSI Jateng – Pendampingan Buruh Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Surakarta – Peran Pengusaha Mendorong Profesionalisme Buruh Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Komis 4 DPRD Kota Surakarta – Regulasi Peraturan Ketenagakerjaan Dalam Peningkatan Nasionalisme dan Profesionalisme Buruh.ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *