Pemohon Keringanan Pajak Meningkat Tajam

JO, Solo – Wajib pajak (WP) di wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) 2 Jateng yang mengajukan keberatan dan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi meningkat hampir 200 persen ketimbang tahun lalu. Baik WP badan atau WP orang pribadi.

Penelaah keberatan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP 2 Jateng Warsito Dwiatmojo mengatakan, tahun lalu WP yang mengajukan keberatan dan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sekitar 2.700 WP dari kantor pajak pratama (KPP) di 12 kabupaten/kota. Sementara tahun ini hingga awal September sudah 2.860 WP. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun.

‘’Ada 18 penelaah keberatan di DJP 2 Jateng. Jika masing-masing penelaah saat ini menangani 220 kasus keberatan dan permohonan keringanan, maka bisa dijumlahkan sudah ada 2.860 kasus, sementara tahun lalu masing-masing 100 hingga 150 kasus. Dari jumlah itu, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi lebih banyak ketimbang keberatan,’’ kata Warsito, usai sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 29/PMK.03/2015 dan No 91/PMK03/2015 di Kantor Kadin Solo, Selasa (15/9/2015).

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan DJP 2 Jateng Minarjo mengatakan, meningkatnya jumlah pemohon keberatan dan pemohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan petugas pajak terkait PMK No 29 dan No 91/PMK03/2015 tentang pengurangan/penghapusan sanksi bunga penagihan atau denda bagi para wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi.

Karena itu, sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat, terutama WP, sadar dan tahu akan hak dan kewajibannya membayar pajak. Dari sosialisasi itu pada gilirannya untuk meningkatkan pendapatan pajak bagi negara. ‘’Penghapusan sanksi bunga penagihan atau denda itu berlaku untuk perhitungan pajak mulai 2011 hingga 2014,’’ kata dia.

Penelaah keberatan lainnya, Hadiyanto menjelaskan, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi bunga penagihan atau denda diatur pasal 36 UU No 16/2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Di situ WP bersedia menerima besaran nilai pajak yang dihitung petugas pajak. Hanya saja, WP minta keringanan atau penghapusan denda atau sanksi lantaran terlambat membayar. Sementara keberatan diatur pasal 25. Di situ WP tidak bersedia menerima besaran nilai pajak yang harus dibayar dan minta dihitung ulang. – wid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger