Kesadaran Kolektif Membendung Paham Komunis

JO, Sukoharjo – International People’s Tribunal (IPT) atau pengadilan rakyat terhadap kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965 sudah digelar di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11/2015) hingga Jumat (13/11/2015) lalu. Pengadilan itu digelar untuk membuktikan terjadinya ‘genosida selama periode 1965 hingga 1966’ yang selama ini tidak pernah diakui negara.

Ketua Lembaga Al Birru, Ahmad Safari mengatakan, kalau persidangan diikuti tujuh hakim berlatar kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan praktisi hukum, termasuk mantan hakim mahkamah kriminal internasional.

“Mereka menguji alat bukti yang memuat keterangan 16 saksi peristiwa 1965 sekaligus data-data yang disusun sejumlah peneliti Indonesia maupun mancanegara,” tambah Ahmad Safari, disela persiapan penyelenggaraan kegiatan Diskusi Publik Interaktif bertema “Membangun Kesadaran Kolektif Membendung Paham Komunis. Dikantornya Kamis (3/12/2015)

Terdapat sembilan dakwaan yang diuji panel hakim dalam sidang tersebut. Beberapa di antaranya terkait pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual pasca meletusnya peristiwa 30 September 1965.

Sementara, kelompok radikal kiri eks PKI dan keturunannya di Soloraya terus membangun konsolidasi dalam rangka menuntut rehabilitasi, kompensasi serta mengupayakan pelurusan sejarah.

Organisasi Sekretariat Bersama (Sekber) 65 yang saat ini dipimpin oleh Winarso (Koordinator Sekber 65 Jateng) merupakan salah satu organ taktis gabungan dari beberapa elemen kiri di seperti Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 dan Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Soloraya yang tujuannya memperkuat sinergitas untuk memperjuangkan kepentingan eks PKI dan keturunannya.

Maka, untuk mewujudkan hal tersebut, Sekber 65 intens melakukan konsolidasi gerakan dan berusaha menggunakan berbagai cara untuk mencari dukungan baik di dalam maupun luar negeri, selain melakukan komunikasi dengan Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sekber 65 juga turut mendorong terlaksananya Peradilan Rakyat Internasional untuk tragedi 65 (International People’s Tribunal/IPT 1965 yang telah digelar pada 11-13 November 2015 di Den Haag Belanda serta kemungkinan akan memanfaatkan momentum peringatan Hari HAM sedunia tanggal 10 Desember 2015 untuk menguatkan isu dan tekanan pada pemerintah. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *