“Pancasila Harus Jadi Gaya Hidup”

Sosialisasi 4 konsensus kebangsaan oleh MPR RI

JO, Klaten – Pemahaman empat pilar kebangsaan terus disosialisasikan, dan diharapkan nilai-nilai nya mampu menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Seperti pemahaman mengenai nilai Pancasila, Cinta NKRI, memahami Undang-undang dasar 45 dan ke Bhineka Tunggal Ika-an.

“Pemerintah harus memahami dan berorientasi untuk kemakmuran masyarakat. Dan masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung program dan kebijakannya. Jadi harus ada timbal balik dan hubungan yang harmonis diantara keduanya, hal tersebut merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan nilai – nilai Pancasila. dan menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup.” ungkap DT Siswadi, Dosen UNSA Surakarta, salah satu narasumber dalam acara Sosialisasi 4 konsensus kebangsaan di Karangdowo Klaten, Selasa (19/4/2016).

Dalam sosialisasi 4 konsensus kebangsaan juga menghadirkan Bambang Riyanto, Anggota MPRRI, yang ikut menyampaikan sejumlah informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR RI mengenai isu-isu terkini di pemerintah pusat.

“Kami berusaha mengawal setiap program pemerintah yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Misal kebijakan mengenai swasembada pangan soal beras, mengenai kebijakan ekonomi kerakyatan dimana kami gencarkan kembali semangat koperasi,” ungkap Bambang Riyanto anggota DPR RI dari komisi 2.

Nampak dalam dialog yang dihadiri sekitar 150 warga Karangdowo, Cawas dan sekitarnya tersebut berlangsung cukup santai dengan komunikasi timbal balik. Ada juga yang langsung menyampaikan keluhan soal pertanian maupun meminta bantuan pendirian kopersi untuk UKM.

Sempat ditanyakan pula oleh salah satu warga soal pro kontra pembubaran Densus 88 antiteror, dengan bijak Bambang Riyanto menyatakan bahwa ada sejumlah kebijakan protap atau cara kerja Densus yang memang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat secara awam, namun BR demikian ia biasa disapa yakin bahwa pemerintah memiliki alasan saat mereka membentuk Densus tersebut.

“Disini masyarakat harus bisa melihat sisi positif dari keberadaan Densus, memang ada sejumlah kegiatan yang kadang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat, namun pemerintah pasti akan mempertanggungjawabkannya. Kami sebagai DPR RI juga melakukan pengawasan, kita akan ikuti aturan sesuai undang-undang penanganan terorisme,” Ungkap Bambang Riyanto. – jia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *