Buruh Tuntut BPJS Tertibkan Perusahaan Nakal

JO, Sukoharjo – Sejumlah buruh menyerukan bahwa sampai saat ini masih banyak perusahaan di Sukoharjo yang belum mengikuti aturan untuk mengikutsertakan karyawannya sebagai anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Selama ini buruh menilai pemerintah masih lemah dalam pengawasan bahkan cenderung membiarkan.

“Masih banyak pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan perusahaan di Sukoharjo bahkan perusahaan besar sekalipun. Diantaranya tidak mengikutsertakan atau hanya mengikutsertakan sebagian saja karyawannya sebagai peserta BPJS. Hal ini jelas menyalahi aturan dan harusnya ada sanksi tegas. Seperinya pengawasan pemerintah sangat lemah,” ungkap Sukarno, Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, saat menggelar aksi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Selasa (3/5).

Sebagai contoh kasus pelanggaran lain soal BPJS seperti pada karyawan PT Nusa, yakni diketahui bahwa perusahaan tersebut sudah memotong gaji karyawan untuk iuran BPJS namun tidak disetorkan. Pihaknya ingin tidak ada lagi kasus-kasus serupa atau pengebirian hak karyawan terjadi lagi.

“Ironisnya pemerintah mengatakan Sukoharjo kondusif, tapi tidak, ini seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, apalagi Sukoharjo berdiri banyak perusahaan,” imbuh Sukarno.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala Disnakertrans Rusdiyono mengatakan pihaknya akan lebih ketat melakukan pengawasan. Pihaknya terbuka dengan segala masukan dan informasi, khususnya dari pihak serikat buruh bilama terjadi kesalahpahaman.

“Kami akui kadang informasi kami terbatas, kami membuka diri dan saya lebih senang berdiskusi seperti ini kalau ada masalah. Untuk masukan ini kami siap melakukan pengawasan yang lebih ketat,” ungkap Rusdiyono saat menemui buruh. – jia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress