Warga 3 Desa di Klaten Tolak TPA Sampah

ilustrasi sampah

ilustrasi TPA Sampah di Klaten

JO, Klaten – Warga tiga desa di kecamatan pedan yaitu Desa Kaligawe, Kalangan dan Troketon kembali melakukan Aksi Penolakan TPA Sampah, Long march dari alun-alun Klaten (Kantor Bupati Klaten ) – berangakat dari depan SMP 2 Pedan, diikuti 500 orang, Rabu (11/5/2016), aksi ini kali ke 4 yang dilakukan oleh warga. Setelah sebelumnya melakukan 2 kali aksi di kantor DPRD Kabupaten Klaten dan sekali ke kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun telah melakukan aksi sebanyak 4 kali namun sampai saat ini warga belum dapat tanggapan yang serius oleh DPRD Kabupaten Klaten dan bahkan komisi III yang bilangnya di banyak media menyampaikan akan melibatkan warga 3 desa dalam membahas TPA Sampah ini, namun itu hanyalah omong kosong belaka, karena sejak awal sampai saat ini Komisi III tidak ada sosialisai sedikitpun kepada warga masyarakat.

Aksi penolakan TPA Sampah ini dilakukan oleh warga masyarakat di karenakan, dekat dan di kelilingi pemukiman penduduk Troketon, Kaligawe dan Kalangan. Sebelah Selatan jarak 750 meter dari Dk Badran, Troketon. Sebelah Timur Jarak 650 meter dari Dk Klampisan, Kalangan. Sebelah Utara Jarak 450 Meter dari Dk Pengkol, Kaligawe

Tanah Produktif (Mayoritas Petani), Tanaman Padi, Tanaman Holtikultura, Keaneragaman Hayati, Banyak Burung-burung yang hidup alami, Kedalaman Sumber Air 2 Meter, Sumber Air Dangkal, Sumber Air Berasal dari Samping, Lokasi Menuju Sungai harus Melewati pemukiman, Tanah Bergerak dan Rawan Gempa

Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggrakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 6). (Tidak sesuai standar, prosedur dan kriteria SK SNI T-11-1991-03 (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 125/KPTS/1991 tentang Pengesahan 21 Standar Konsep SNI Bidang Pekerjaan Umum) dan SNI 19-3241-1994 yang dikeluarkan oleh Bandan Standarisasi Nasional)

“Pemkab tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah (Pasal 7 dan 23). dan sama Sekali tidak ada sosialisasi oleh pemkab,” terang Sutrisno, Korlap Aksi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Menyadari adanya pengaruh kegiatan ini terhadap lingkungan hidup dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pasal 3 ayat 4, serta mengacu pada Keputusan Meteri Pekerjaan Umum No. 481/KPTS/1996 tentang jenis kegiatan Bidang pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), maka Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan bekelanjutan diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL atau UPL-UKL, guna memenuhi persyaratan dalam rangka melaksanakan pembangunan TPA sampah.

“Dalam hal rencana pendirian TPA sampah di Troketon Pedan, sampai dengan saat ini masyarakat belum pernah mengetahui dan dilibatkan dalam proses kegiatan AMDAL maupun UPL – UKL,” pungkas Sutrisn – ris


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger