Permenaker No. 21/2016 Beratkan Buruh

JO, Solo – Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo menyambut dingin Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 21/2016 yang mulai diberlakukan tahun ini.

Pasalnya,”Buruh tak lagi punya kesempatan menghitung upahnya sendiri,” kata ketua SPN Solo Hudi Wasisto ketika dihubungi melalui telephone selulernya, Senin (25/7).
Lebih lanjut Hudi mengatakan, Permenaker No. 21/2016 bisa dikatakan sebagai aturan tambahan dari peraturan pemerintah (PP) No. 78/2015.

Dalam regulasi terbaru itu, peninjauan besaran upah minimum kota (UMK) dilakukan setiap lima tahun sekali. Setiap tahun, upah ditetapkan hanya berdasar inflasi dan PDRB. Dan sudah tidak ada lagi survai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar perhitungan UMK.

Menurut dia, perhitungan seperti itu tentu saja merugikan buruh. Terlebih kalau ada perubahan harga komponen yang cukup besar di pertengahan tahun. “Setiap tahun, kenaikan inflasi rata-rata sekitar 5 persen dan kenaikan PDRB juga 5 persen.

Jika perhitungannya seperti itu maka kenaikan UMK rata-rata hanya 5 hingga 10 persen setiap tahun. Padahal UMK Solo pernah naik 15 persen dan 25 persen ketika kenaikan inflasi sangat tinggi dan kebutuhan pokok juga tak terbendung harganya.” – ido

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme wordpress