Gerindra-PDIP Dorong Audit SIAK Disdukcapil DKI

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik

JO, Jakarta – Partai Gerindra dan PDIP mendorong audit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap teknologi dan keterbukaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Sebab, menjelang Pemilu atau Pilgub pemutakhiran data pemilih selalu bermasalah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengklaim tidak ada kesalahan data kependudukan yang dikeluarkan instansinya.

“Semua sudah benar, valid. Terus dimana salahnya. Enggak benar ada ganda. Silakan tanya KPU saja,” kata Edison.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik menangkap keanehan dalam pernyataan Edison.

“Apa parameter dan bukti kevalidan data yang diberikan ke Kemendagri. (Padahal) akibat DP4 yang melonjak, potensi kecurangan sangat besar,” ujar Taufik.

Karena itu, dia mendorong, agar dilakukan audit Sistem Informasi Administrasi Kependukan (SIAK) teknologi dan keterbukaan Disdukcapil. Langkah ini, menurut dia, merupakan pertanggungjawaban administrasi kependudukan di Provinsi DKI. Sebab, Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) bersumber dari data SIAK, yang ditelaah dan diperbandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Audit SIAK harus segera dilakukan agar setiap pemilu dan pilgub data penduduknya rapi. Disdukcapil jangan main-main dengan data kependudukan,” tegas Taufik.

Hal senada disampaikan oleh politisi PDIP DKI Jakarta Denny Iskandar. Dia menyatakan, SIAK harus diaudit karena setiap kali menjelang pemutakhiran data pemilu atau pilgub selalu bermasalah.

Menurut dia, ini tidak menyerang kepala dinas atau jajarannya, tapi demi perbaikan data penduduk di Jakarta. Dia menjelaskan, perlunya audit teknologi informasi dan audit administrasi kependudukan untuk menjamin keterbukaan dan ketepatan penggunaan data yang akan menjadi basis perhitungan dalam pesta demokrasi lokal di Jakarta. Sebab, validitas administrasi kependudukan juga berpengaruh dalam urusan pemerintahan.

“Keabsahan dan validitas data penduduk bukan sekedar menjadi basis data perhitungan Pilgun belaka, tapi pembangunan juga,” bebernya.

Menurut dia, pertangungjawaban Disdukcapil DKI diatur secara berjenjang, mulai dari gubernur sebagai penanggungjawab utama kependudukan. Di sisi lain, KPU DKI harus menganalisa DP4 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT.

“Jalan keluar terbaiknya adalah menempuh audit teknologi dan audit sistem informasi admnistrasi kependudukan,” ujarnya. -teropongsenayan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress