Permendiknas Diprotes, Tunjangan Guru Sertifikasi Tidak Cair

ujian-guru-skh

JatengOnline, Sukoharjo – Ribuan guru di Sukoharjo protes, menyayangkan turunnya Permendiknas nomer 17 tahun 2016 tentang pencairan tunjangan profesi guru. Pasalnya dalam aturan yang terbit bulan Agustus kemarin mengacu pada PP nomor 74 tahun 2008 yang pada pasal 17 mengatur ratio guru murid. Sedianya pencairan sertifikasi tahap ke tiga dilakukan bulan Oktober kemarin, tapi karena aturan tersebut harus tertunda entah kapan.

Seperti protes yang disampaikan Sahono, Sekbid Diklat PGRI Sukoharjo, mewakili sekitar 4000 guru Sukoharjo penerima sertifikasi, yang mengatakan pemerintah tidak melalui kajian mendalam saat memutuskan aturan perubahan syarat sertifikasi.

“Misalnya saja pada pasal 17 PP nomor 74 tahun 2008 yang menjadi acuan perubahan, didalamnya memuat ratio guru dengan murid harus 1 banding 20 untuk SD dan 1 banduing 15 untuk PT. Kalau itu di sekolah perkotaan bisa, tapi kalau dipedesaan jelas susah karena muridnya sangat sedikit. Belum lagi jam mengajar sehari harus memenuhi 8 jam, jumlah guru saja masih kurang bagaimana harus memenuhinya,” ungkap Sahono, Selasa (15/11/2016) disela acara seminar nasional dalam rangka HUT PGRI ke 71 di Hotel Best Western Solo Baru, Sukoharjo.

Hal senada juga disampaikan oleh Puji Raharjo, wakil ketua PGRI Sukoharjo. Pihaknya akan melakukan pertemuan lebih lanjut untuk memperjuangkan hak guru sertifikasi.

“Kalau benar aturan tersebut dilaksanakan tegas, maka ada 70 persen guru sertifikasi yang tidak memenuhi kualifikasi. Maka kita berjuang dengan melakukan sejumlah audiensi dengan pihak yang bisa menyampaikan suara kami, salah satunya dengan anggota DPD kemarin. Kami berharap pemerintah bisa mengkaji ulang aturan tersebut,” tandas Puji.

Dalam seminar nasional yang diikuti 1500 anggota PGRI tersebut, membahas soal profesionalitas dan perlindungan guru, dengan menghadirkan dua nara sumber yakni Dr Didi Supriyadi, Ketua Pengurus Besar PGRI dan Prof Harun dari UMS. Keduanya menyampaikan materi mengenai perlindungan profesi guru ditinjau dari hukum positif dan peningkatan profesionalitas guru.

Selain masalah sertifikasi yang tertunda, sejumlah masalah juga dibahas antara lain soal rencana pelaksanaan full day school. Sejumlah guru mengatakan program tersebut sepertinya dipaksanakan. Banyak hal yang harus dipersiapkan seperti SDM, sarana prasarana, biaya dan kurikulum.

“Kami berharap apapun kebijakan baru dalam pendidikan harus dilakukan kajian yang mendalam,” tandas Puji. – jia

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger