M. Toha: Kasus Teroris Jangan ‘Diembu’

toha-soal-teroris

JatengOnline, Sukoharjo – Anggota DPRRI dari Komisi III, membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, Mohammad Toha mengaku tidak sreg dengan penanganan teroris yang terjadi saat ini. Ada kesan kasus – kasus teroris diembu atau istilahnya dalam buah di eram terlebih dulu, biar masak atau mateng dulu bari kemudian dipetik. Artinya ada indikasi aparat sudah mengetahui pergerakan pelaku atau aksi terror yang akan terjadi, namun masih menunggu terduga beraksi baru dilakuka penangkapan.

“Diumpamakan seperti buah, di embu atau di peram dulu baru dipetik. Kalau untuk kasus teroris jangan diembu dong. Lebih cepat lebih baik. Memang terganjal undang undang dan aturan. Makanya UU teroris ini masih dalam tahap revisi dan semoga bisa mengutamakan pencegahannya daripada penanganan.” Tandas Mohammad Toha saat acara sosialisasi 4 pilar MPRRI untuk anggota KNPI Sukoharjo, di Solo Baru Sukoharjo, Senin (12/12).

Toha menganggap ada yang salah dengan metode penanganan teroris, yakni hanya mengandalkan tim Densus 88. Padahaldiketahui sejak ditetapkan sebagai extraordinary crime atau tindakan criminal khusus yang dinilai mengancam Negara, juga harus melibatkan TNI secara aktif.

“Saya bukannya menyebut fungsi intelejen TNI lebih baik lho, tapi kalau dikerjakan bersama sama lebih baik, termasuk melibatkan masyarakat agar bisa mengantisipasi,” tandas Toha.

Toha yang masuk dalam komisi V dimana termasuk mengurusi masalah teroris, berjanji siap mengusulkan dalam rapat komisi agar penanganan teroris berjalan lebih terstruktur dan serentak melibatkan TNI dan masyarakat.

Sementara itu, Ahmad Hafidz, akademisi yang juga Dosen Hukum Islam IAIN mengatakan, aksi teroris masih menyasar para pemuda, karena mereka masuk masa pencarian jati diri yang kadang terabaikan atau tidak diarahkan.

“Coba kita lihat kasusnya banyak pelaku dari anak muda. Termasuk mahasiswa yang baru saja diamankan. Indikasinya pemuda masih menjadi sasaran strategis aksi terror. Hal ini diduga sistem pengawasan yang tepat sasaran tidak dilaksanakan, harusnya sistem pengawasan berbasis masyarakat lebih digencarkan.” Tandas Hafidz.

Hafidz yang juga tampil sebagai pembicara dalam sosialisasi 4 Pilar MPRRI berpendapat bahwa radikalisme terorisme itu termasuk bagian dari anak kandung nasionalisme yang tidak diperhatikan hingga berbelok arah. Kalau bisa diantisipasi akan menjadi modal kekuatan bangsa.

“Gencarkan kembali kegiatan kepemudaan untuk membentuk semangat kebersamaan dan membangun Negara seutuhnya,” tandas Ahmad Hafidz. (jia)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger