Tak Berizin, Money Changer Disanksi

JATENGONLINE, SOLO – Bank Indonesia (BI) memberi tenggat waktu hingga 7 April 2017 bagi money changer atau KUPVA BB (kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank) untuk mengurus perizinan. Kendati perizinan itu gratis alias tidak dipungut biaya, namun bank sentral menyiapkan sejumlah sanksi bagi money changer yang tidak mengindahkan kewajiban itu.

Menurut kepala kantor perwakilan BI Solo Bandoe Widiarto, dalam rilis yang diterima Suara Merdeka, Jumat (3/3/2017), sanksi itu berupa penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha. Untuk pelaksanaan penghentian usaha, BI bekerja sama dengan pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Pemberian izin usaha kepada KUPVA BB merupakan hal penting, mengingat bisnis penukaran valuta asing merupakan usaha yang rawan untuk disalahgunakan. Mulai dari tempat pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan narkotik, hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar uang asing,” kata Bandoe.

Berdasar catatan BI Solo, hingga saat ini di Eks Karesidenan Surakarta terdapat 5 Kantor Pusat serta 3 Kantor Cabang KUPVA BB yang berkantor pusat di Provinsi/Kota lain yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia selaku Otoritas Sistem Pembayaran.

Jumlah itu sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah KUPVA BB Berizin di Indonesia sebanyak 1.064 KUPVA BB, dengan sebaran terbanyak di Jabodetabek (38%), Kepri (14%), Bali (13%), Serang (6%), Sumatera Utara (5%), dan sisanya 24% di provinsi lain.

“Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan diyakini masih terdapat beberapa KUPVA BB yang belum memiliki izin,” kata dia tanpa menyebut jumlah.

Lebih lanjut Bandoe mengatakan, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional, aktivitas transaksi yang dilakukan masyarakat semakin meningkat, termasuk transaksi tukar menukar uang asing melalui money changer, baik yang berbentuk bank maupun bukan bank (BB).

Karena itu, dalam rangka mencegah berbagai bentuk kejahatan dalam kegiatan penukaran valas, bank sentral menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran (SE) Nomor 18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dua regulasi itu, PBI dan SE, diharapkan mampu mendorong penguatan KUPVA BB serta dapat memitigasi potensi risiko dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan kejahatan.

Dalam ketentuan itu disebutkan, salah satu kewajiban KUPVA BB adalah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki WNI dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI. “Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis ke Bank Indonesia yang dilampiri dokumen perizinan.” (sia)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress