Sikapi Kebijakan Dewan Pers FPII Gelar Aksi Damai

JATENGONLINE,, JAKARTA –  Persoalan keberpihakan atau perlakuan tidak adil telah ditunjukkan oleh Dewan Pers (DP) terhadap para pekerja pers dan juga media massa. Banyak contoh kasus yang justru dianggap merugikan wartawan, seperti pemukulan dan berbagai tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh sumber berita dengan memakai centeng atau preman, untuk mengintimidasi pekerja pers, justru tidak pernah terselesaikan.

Berbeda ketika sumber berita (terutama korporat) yang merasa dirugikan, DP seakan-akan diburu waktu agar segera diselesaikan.

Karenanya Forum Pers Independen Indonesia (FPII) akan melakukan aksi di gedung Dewan Pers atas kinerja DP dan di Gedung MPR/DPR agar pihak DPR segera menghentikan rencana Panja UU Pers, yang terindikasi untuk mengekang kebebasan Pers.

Adapun sebagian tuntutan kami Cabut Verifikasi Media di seluruh Indonesia, Stop Diskriminasi dan Kriminalisasi Wartawan, Kembalikan fungsi UU Pers No. 15a tahun 1999, Dewan Pers Harus membuat pernyataan di media massa terkait dengan tidak benarnya adanya selebaran pelarangan meliput terhadap wartawan atau jurnalis

Aksi akan dilaksanakan pada Senin 20 Maret 2017, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, lokasi di Gedung MPR/DPR dan Dewan Pers.

Aksi ini akan dilaksanakan juga secara serempak di berbagai wilayah di Indonesia, melalui perwakilan Sekretariat Daerah, dengan tujuan Pemda dan DPRD.

Kebijakan Dewan Pers tersebut dnilai tidak objektif, sebagaimana yang dilakukan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) bertemu dengan Tantowi Yahya Anggota DPR komisi 1 dari Fraksi Golkar, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta. Tantowi memberikan pendapatnya mengenai Verifikasi dan Barcode yang di keluarkan oleh Dewan Pers.

Tantowi menganggap kebijakan dewan pers tidak objektif dan terkesan membatasi ruang gerak pers yang tidak sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Bahkan menurutnya, kebijakan yang yang dikeluarkan Dewan Pers terkait Verifikasi dan Kode Barcode itu ada asumsi pesanan politik dan bisnis di dalamnya untuk menekan gejolak yang telah menjadi viral dengan sebutan HOAX.

“Ini memang menjadi permasalahan Nasional dalam dunia Jurnalis, pemasalahan ini harus disikapi dengan serius dan bijak,” katanya.

Polemik verifikasi dan tanda Barcode disetiap media, dirasakan para insan pers di Indonesia sangat mengekang kemerdekaan pers.

Dengan sikap tegas, para insan pers sepakat menolak kebijakan yang dikeluarkan dewan pers. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Forum yang menjadi langkah awal petisi bersama. Surat petisi utk Rapat Dengar pendapat (RDP) terdata sedikitnya 126 jurnalis dan 76 media yang mewakili insan pers se Indonesia.

“Kami adalah pekerja pers dan ini adalah profesi kami, tapi kami sangat menyayangkan kebijakan Dewan Pers yang menyalah artikan keberadaan kami yang tidak dianggap.” kata Opan, yang merupakan salah seorang penggagas berdirinya Forum Pers Independent Indonesia (FPII) usai bertemu Tantowi Yahya.

Untuk itu Forum Pers Independen Indonesia (FPII) meminta komisi I DPR RI segera menggelar RDP yang dihadiri pengurus inti dewan pers dengan Insan Pers (FPII) hingga terbentuk komunikasi sehat guna menyelesaikan konflik nasional yang melibatkan insan pers diseluruh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan aspek sosial ekonomi.

Menanggapi Petisi yang diajukan FPII ke DPR RI Komisi I, Anggota Dewan Pers Ismanto menjelaskan, verifikasi dan code barcode bukan untuk mendiskriminasikan teman-teman wartawan, tapi lebih terfokus pada penataan industri media. “masalah verifikasi sudah sejak dari tahun 2001 kita infokan ke teman-teman media,” kata Iswanto.

“Kalau dibilang kami kurang sosialisi permasalahan verifikasi, itu bukan suatu alasan, karena kami sudah memberikan informasi tersebut setiap tahunnya,” tegas Ismanto, seperti dilansir suaraindonews.com (aja/ian)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger