Program Sejuta Rumah 2017, Kemen PU Anggarkan Rp 14,7 Triliun

Rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah provinsi Jawa Tengah di Solo Baru Sukoharjo.

JATENGONLINE, SUKOHARJO – Untuk mencapai target Program Sejuta Rumah (PSR) tahun ini, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana sebesar Rp14,7 Triliun lebih, dengan target penyaluran untuk 690.000 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ada tiga program dalam program sejuta rumah ini, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM), dengan total unit sebanyak 690 ribu rumah dan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 14 trilyun lebih. Selain itu kita juga siapkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah program tersebut bisa lancar,” ungkap Lana Winayanti, Dirjen Pembiayaan Perumahan, saat membuka Rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan rumah provinsi Jawa Tengah, di Best Western Hotel Solo Baru Sukoharjo. Kamis (23/3/2017)

Ditambahkan Lana, pihaknya melakukan rakor di 10 titik propinsi untuk mensosialisasikan kebijakan pembiayaan perumahan 2015-2019 dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah. 10 (sepuluh) Provinsi dengan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terbesar tahun 2015 dan 2016, yaitu Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Rakor ini untuk mensinergikan kebijakan pembiayaan perumahan dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang, Perbankan, dan lembaga lainnya. Hingga bisa mendapatkan data primer rencana dan potensi pembangunan perumahan sebagai data dan informasi dalam strategi percepatan pelaksanaan Program Sejuta Rumah,” imbuh Lana.

Mengacu pada PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program tersebut bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan rumah yang layak.

Yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah pada 27 Februari 2017 yang juga mengatur tentang percepatan waktu dan penyederhanaan perizinan terkait pembangunan perumahan bagi MBR.

Untuk Jawa Tengah, menduduki peringkat ke enam nasional dalam realisasi perumahan subsidi untuk rakyat. Provinsi Jawa Tengah, telah dapat memenuhi target RPJMD, bahkan melebihi target. Realisasi Rumah Layak Huni: 79,63%; Kawasan Kumuh tertangani: 15,57%; Capaian akses Air Minum Perkotaan: 80,45%; Capaian akses Air Minum Perdesaan: 72,80%; dan Capaian akses Sani-tasi: 76,08%.

“Pada tahun 2017, rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membantu perbaikan 20 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan akan ditingkatkan menjadi 30 ribu RTLH pada tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan Program Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah melalui perbaikan rumah dan kawasan permukiman,” tandas Rudi Apriantono, Kadinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah, saat membuka rakor mewakili Sekda Propinsi Jateng. (jia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger