Lapaan RI: Pertanyakan Penindakan Kasus Korupsi di Kejari Klaten

Penegakan Hukum Indonesia, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

JATENGONLINE, KLATEN – Istilah ini mungkin sudah lumrah, dan sering dijumpai ditengah masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah.

Coba bandingkan dengan para koruptor yang notabene adalah para pejabat kelas ekonomi ke atas, mulai dari tingkat anggota DPRD hingga para mantan menteri juga terjerat dengan kasus korupsi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal.

Sementara, di luar masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acap kali disalah gunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya untuk menyejahterakan rakyat, namun malah digunakan untuk hal-hal yang membuat seseorang itu menderita.

Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat, diskriminasi hukum kerap dipertontonkan aparat penegak hukum.

Untuk itu, Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (Lapan) RI, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Klaten dalam agenda pelaporan adanya “Dugaan Tindak Pidana Korupsi” yang disinyalir dilakukan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat di Kabupaten Klaten.

“Kita uji apakah hukum dan Kejari Kabupaten Klaten runcing keatas atau malah tumpul,” jelas Ketua Umum Lapaan RI, BRM. Kusumo Putro SH, MH. didampingi Sekjen Wisnu Tri Pamungkas. Selasa (4/7/2017).

Kusumo didampingi 30 orang yang mewakili berbagai elemen masyarakat ini, diterima oleh Kepala Kejari Kabupaten Klaten, menyampaikan surat pelaporan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pungli yang terjadi di dinas pendidikan, inspektorat, bupati lama, sekda serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Dalam berkas pelaporan tadi, saya juga menyerahkan bendera merah putih, sebagai simbol bahwa jabatan kajari merupakan amanat rakyat dan bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, terutama dalam supremasi hukum, sesuai amanat undang-undang,” papar kusumo lebih lanjut.

Ditambahkan Kusumo, bahwa sesuai dengan perintah Presiden RI, untuk menyikat habis pungli sampai ke akar-akarnya. Pungli 1.000 rupiahpun harus ditindak tegas.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Lapaan RI, juga menyerahkan “Kemoceng” atau sulak sebagai simbol bahwa aparat penegak hukum terutama kejaksaan harus tegas dan siap membersihkan siapapun tanpa tebang pilih.

“Hukum harus runcing keatas dan runcing kebawah, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pungli,” tegas Kusumo. (ian)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme wordpress