Pemerintah Dinilai Terlalu Mengintervensi UU Pemilu

Presidential Threshold 20-25 persen Inskontitusional,

JATENGONLINE, SUKOHARJO – Pemerintah dinilai terlalu banyak melakukan intervensi terhadap proses pembuatan Undang Undang Pemilu. Hal ini dilontarkan anggota Komisi II mewakili Fraksi Gerindra DPR RI dari Dapil V jateng yang juga menjadi anggota panitia kerja penyusunan UU Pemilu.

“Undang Undang Pemilu ini seharusnya menjadi domain dari legislatif dan tidak ada campur tangan dari pemerintah, namun kenyataannya justru intervensi dari pemerintah sangat kencang sekali. Ini kan tidak pas, bahkan dalam proses penyusunan UU Pemilu ini dimunculkan isu resufle kabinet,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto, Minggu (23/7/2017).

Munculnya isu resufle kabinet tersebut dinilai terkait penyusunan draft UU Pemilu, sehingga partai politik tidak bisa fokus kepada pembahasan RUU Pemilu. Komitmen dari parti- partai plitik sebelumnya berebda dengan komitmen sekrang, ada sejumlah aprtai yang dahulu mendukung sekarang menolak.

Selain itu, mantan Bupati Sukoharjo dua periode ini juga menilai adanya isu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga dalam rangka intervensi terhadap UU Pemilu. Sehingga produk UU pemilu yang baru saja disahkan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto banyak kelemahan dan dinilai inkonstitusional.

“Kalau berbicara tentag resufle, dulu ada partai-partai politik yang menjadi oposisi beralih haluan mendukung pemerintah, jadi ketika muncul isu resufle sangat berpengaruh. Dan proses loby-loby di luar ruang sidang praktinya berbeda setelah masuk di dalam ruang sidang, sehingga kejadiannya ya seperti yang kita lihat bersama,” tandasnya

Sementara itu, pihak Gerindra yang pada saat sidang putusan pengesahan UU Pemilu melakukan aksi walkout masih menunggu hasil putusan MK. Diharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil keputusan tidak ternpengaruh dari pihak-pihak tertentu dan tetap independen.

“Kami prinsipnya ya menunggu keputusan MK dan semoga MK tetap di jalur independensinya dan tidak terpengaruh dari pihak-pihak tertentu. Kalau memang terpaksa harus dijalankan, kita hanya berdua dengan PKS, itu sudah cukup, syukur-syukur PAN dan Golkar balik arah bisa terjadi head to head,” tandasnya.

Dijelaskan sedikit mengenai alasan Partai Gerindra walkout salah satunya karena menganggap sejumlah isi undang undang dinilai inskonstutisional, seperti sistem pemilu terbuka dengan Presidential Threshold 20-25 persen. (jia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Themewordpress
Advertisment ad adsense adlogger