Permasalahan Dana Desa Terletak di Integritas dan Profesional SDM

JATENGONLINE, SOLO – Maraknya korupsi dana desa saat ini, sehingga banyak kepala desa yang berurusan hukum, karena terindikasi melakukan tindak korupsi, bukan pada masalah teori namun pada tataran aplikasi yaitu masih rendahnya integritas dan profesionalisme SDM, demikian diungkapkan Abdullah Hehamahua mantan penasihat KPK, saat menjadi pembicara nasional Tantangan Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Surakarta, di Lor in Hotel, Jumat (20/10-2017).

Lebih lanjut, Abdullah, mengatakan, akibat banyaknya kepala desa yang masuk penjara, saat ini serapan anggaran diberbagai daerah, masih rendah ditandai sisa anggaran lebih (Silpa) yang tinggi karena aparat takut membelanjakan anggaran.

Pembicara lain, Guru Besar Universitas Airlangga, Bambang Tjahjadi, menyampaikan materi Rencana Strategis Menyongsong Desa Emas 2045, mengapresiasi dana desa yang dikucurkan pemerintah, karena mampu meningkatkan potensi ekonomi dan produktivitas desa.

Kondisi desa kita saat ini masih tertinggal dibandingkan desa negara lain. Dengan dana desa bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan potensi ekonomi desa. Jangan hanya menjual komoditas semata. Namun harus mampu meningkatkan nilai ekonomi dan produk di suatu desa. Desa harus dibranding dengan cara yang kreatif dan inovatif.

Sekda Kabupaten Grobogan, M. Sumarsono, menyampaikan penggunaan dana desa 99 persen dimanfaatkan untuk pembangunan infrastuktur untuk pemberdayaan ekonomi baru 1 persen. Karena infrastruktur desa di Grobogan masih belum memadai. Untuk penggunaan dana desa mendatang berkomitmen akan meningkatkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara, Rachmad Wahyudi, anggota tim adhoc & komite investigasi IAPI, memaparkan strategi pengelolaan keuangan desa dari tinjauan audit forensik (arn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *