Kasus Perkawinan Anak di Jawa Tengah Tinggi

JATENGONLINE, SEMARANG – Roadshow Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak, dilaksanakan di Balai Kota Semarang. Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Senin (20/11/2017).

Deklarasi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini diluncurkan pertama kali oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesi, pada tanggal 3 November 2017 di Jakarta sebagaimana diamanahkan Pasal 72 UU 35/2014. Perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia. 1 dari 9 anak perempuan menikah di usia anak, berarti sekitar 375 anak perempuan menikah setiap harinya (Data Susenas 2016).

Menurut data dari BKKBN Jawa Tengah, kasus perkawinan anak di Jawa Tengah termasuk yang tertinggi yaitu mencapai 3.876 pada tahun 2016 dan tercatat 358 kasus kematian dalam 100.000 kelahiran bayi. Kabupaten Brebes menempati urutan pertama di Jawa Tengah disusul oleh kabupaten Grobogan dengan 263 kasus perkawinan anak, kabupaten Demak, Magelang dandilanjutkan oleh kabupaten lainnya.

Data tersebut perlu dipersilangkan dengan laporan Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada 2016 mencatat permohonan dispensasi perkawinan sebesar 30.128. Pengadilan Agama Purwodadi menerima 202 permohonan, dan Pengadilan Agama Demak 67 permohonan.

Faktor terjadinya perkawinan anak di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah bermacam-macam; faktor pendidikan, rendahnya ekonomi orangtua, kultur masyarakat. “Orangtua disini biasanya merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin karena akan dianggap menjadi perawan tua dan tidak laku. Selain itu faktor kemiskinan pun menjadi latar belakang yang kuat,banyak orangtua yang mengaggap jika dinikahkan dengan lelaki yang jauh usianya dapat membantu ekonomi keluarga, padahal nyatanya tidak” Lanjut Dian Kartikasari, Sekjen KoalisiPerempuan Indonesia (KPI)

STOP PERKAWINAN ANAK-Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko memaparkan materi Gerakan Stop Perkawinan Anak di Gedung Gradika Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (20/11/17). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) mengkampanyekan gerakan tersebut untuk menghentikan tingkat perkawinan anak di Indonesia yang saat ini menjadi negara tertinggi ke-7 di dunia untuk tingkat perkawinan anak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko mendukung Gerakan Stop Perkawinan Anaksebagai upaya untuk salah satunya menekan angka kematian Ibu “Kasus kematian ibu dan anakyang sangat tinggi akibat perkawinan di usia anak di Jawa Tengah ini harus segera kita tanggapisecara serius dan hari ini mari kita bergerak bersama mencegah dan menolak perkawinan anakterutama di Jawa Tengah,” tutur Heru.
Heru juga menambahkan, untuk mencegah perkawinananak, pihaknya akan mencanangkan beberapa program sosialisasi dan melahirkan berbagaikebijakan yang bertujuan mencegah perkawinan anak serta akan bekerjasama dengan lembagaterkait.

Acara deklarasi dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atiqoh Ganjar Pranowo dan Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin. Semarang merupakan kota kedua setelah Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (18/11/2017) lalu. (ian)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress