Memprihatinkan 1 dari 9 Anak Perempuan di Indonesia Menikah di Usia Anak

JATENGONLINE, SEMARANG – Deklarasi “Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak”, digelar pada rangkaian roadshow dilaksanakan di Balai Kota Semarang. Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Senin (20/11/2017).

Dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atiqoh Ganjar Pranowo dan Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin. Semarang merupakan kota kedua setelah Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (18/11/2017) lalu.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) bekerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 30 Organisasi/Lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pendampingan anak dan perempuan.

Deklarasi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini diluncurkan pertama kali oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesi, pada tanggal 3 November 2017 di Jakarta sebagaimana diamanahkan Pasal 72 UU 35/2014. Perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia. 1 dari 9 anak perempuan menikah di usia anak, berarti sekitar 375 anak perempuan menikah setiap harinya (Data Susenas 2016).

Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu melakukan upaya kongkrit mengatasi perkawinan anak yang angkanya cukup mengkhawatirkan.

STOP PERKAWINAN ANAK-Sejumlah siswi menunjukkan poster kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak di Gedung Gradika Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (20/11/17). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) mengkampanyekan gerakan tersebut untuk menghentikan tingkat perkawinan anak di Indonesia yang saat ini menjadi negara tertinggi ke-7 di dunia untuk tingkat perkawinan anak.

“Komitmen Negara untuk menghentikan praktek perkawinan anak harus dilakukan sebagai upaya dalam menjamin perlindungan anak. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk dari praktek perkawinan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak #Asasi Manusia, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional” ujar Lenny.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KPP-PA saja, namunmembutuhkan peran serta dari 4 pilar pembangunan yaitu Lembaga masyarakat, dunia usaha,maupun media dalam menghentikan praktek perkawinan pada usia anak.

“Peran sertamasyarakat sangat diperlukan, hal ini sesuai dengan mandat dari Undang-Undang No.23 Tahun2002 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 72 yang disebutkan bahwa Masyarakat berperan sertadalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok” imbuh Lenny. (ian)

 



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress