Perkawinan Anak Bentuk Diskriminasi Terhadap Anak

JATENGONLINE, SEMARANG – Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya.

Sebagaimana disampaikan Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, di acara roadshow dan deklarasi “Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak”, di Balai Kota Semarang. Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Senin (20/11/2017).

Lenny berharap melalui Gerakan Stop Perkawinan Anak ini, revisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan yangmencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun akan dapat diwujudkan. Akibat dari perkawinan anak ini sangat berdampak besar terutama pada perempuan.

“Perkawinan anak bagi perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untukmeninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun dan secara globalkematian yang disebabkan oleh kehamilan terjadi pada anak perempuan usia 15-19 tahun.” tegas Lenny,

Dampak kesehatan bayi yang dilahirkan oleh perempuan di bawah umur pun memiliki risiko kematian lebih besar yaitu dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun. Resiko lain yang tidak dapat diabaikan adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, resiko ancaman dari penyakit reproduksi seperti kanker servick, kanker payudara dan juga hidup dalam kegaduhan keluarga karena ketidaksiapan mental mereka dalam membangun keluarga, sehingga menimbulkan perceraian.

“Ini merupakan waktu yang tepat untuk bersama-sama seluruh pemangku kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, LSM, Lembaga pendidikan, pesantren, orang tua, anak-anak & remaja dan media massa untuk berkomitmen dalam menghentikan perkawinan anak di Indonesia dan terwujudnya Indonesia Layak Anak 2030 menuju Generasi Emas 2045,” tutup Lenny.

STOP PERKAWINAN ANAK-Sejumlah LSM Perlindungan anak, pelajar serta peserta seminar mendeklarasikan Gerakan Stop Perkawinan Anak di Gedung Gradika Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (20/11/17). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) mengkampanyekan gerakan tersebut untuk menghentikan tingkat perkawinan anak di Indonesia yang saat ini menjadi negara tertinggi ke-7 di dunia untuk tingkat perkawinan anak.

Acara deklarasi dan roadshow ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atiqoh Ganjar Pranowo dan Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin. Semarang merupakan kota kedua setelah Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (18/11/2017) lalu.
Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini akan dilakukan sepanjang bulan November-Desember. Setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, selanjutnya akan dilaksanakan di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir di NTB. (ian)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress