Waspadalah ! Kemendag Bakal Segel Agen Properti Bodong

 

JATENGONLINE, SOLO — Akhir Februari 2018, adalah tenggat waktu terakhir Kementrian Perdagangan (Kemendag) ‘wanti-wanti’ para pelaku perantara perdagangan properti (broker) mengurus kepemilikan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) dengan ketentuan memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Peringatan itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan Budi Santoso melalui surat yang ditujukan kepada Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi). Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PWE/7/2017 yang diterbitkan akhir Juli lalu.

“Broker yang tidak mengantongi SIU-P4 dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar Rp10 miliar,” kata Budi dalam suratnya tersebut.

Sementara Ketua Arebi Jawa Tengah Susanto Liem, disisi lain mengapresiasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kemendag, yakni mulai menyegel sejumlah perusahaan properti tidak berizin yang beroperasi di Bali. Salah satunya perusahaan broker properti yang beroperasi di Petitenget, Kabupaten Badung. Oleh Direktur Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag.

Menurutnya, pelaku usaha tersebut tidak mengantongi SIU-P4 untuk bekerja secara profesional. Bahkan keberadaan broker properti tidak berizin sudah beroperasi lama di daerah tersebut dan belum pernah mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah.

Sedangkan jumlah pelaku usaha yang tidak ber SIU-P4 di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini terdapat 25 kantor broker properti yang tercatat AREBI di Semarang dan Solo dengan tenaga agen sekitar 500 hingga 600 orang.

“Sertifikasi agen properti sangat penting, utamanya bagi safety konsumen. Sering kali konsumen menghadapi beragam masalah saat jual beli properti. Mulai dari uang DP dibawa lari agen, tanah yang dibeli ternyata terdampak pelebaran jalan, hingga properti tidak jelas kepemilikannya,” tegas Susanto.

Terkait sertifikasi dan standardisasi broker properti, imbuh Susanto, Indonesia kalah dari Singapura. Bahkan, katanya, di Negeri Jiran dengan adanya standardisasi dan sertifikasi yang dilakukan, konsumen dapat mengetahui rinci tekait properti yang akan dibeli termasuk track record agennya.

“Data tersedia secara online terkait rekam jejak sang broker juga properti yang akan dijual. Sehingga konsumen sangat diuntungkan,” terangnya.

Tahun ini pihaknya akan gencar melakukan sertifikasi dan penambahan agen, untuk kantor ada izin sendiri, agen punya sertifikasi sendiri. Bahkan diluar negeri sudah ada aturan jual beli properti harus lewat agen. Sedangkan di Indonesia belum, hanya ada pajak penjual dan pajak pembeli.

Tapi menariknya investasi properti di daerah ini mendorong banyak pelaku broker properti bermunculan tanpa mau mengurus izin terlebih dulu. Menyikapi maraknya broker bodong, DPD AREBI Jawa Tengah akan menyelenggarakan sertifikasi Tenaga Ahli Kantor Properti pada tanggal 6-8 Pebruari 2018. Dan 9 Pebruari 2018 Training AREBI untuk Sertifikasi Profesi oleh LSP. Tempat di Hotel Laras Asri Salatiga. (ian)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Theme
wordpress