Antasari Deklarasi Garda Muda Anti Korupsi

JATENGONLINE, SOLO – “Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tentunya ada niat dan kesepakatan,” ungkapan Antasari Anhar mantan ketua KPK, saat talkshow di acara deklarasi garda muda anti korupsi oleh DPP Garda Jokowi, di Grha Wisata Niaga, kompleks Sriwedari Solo. Jumat (21/12/2018)

Ketika ada kesempatan, niat korupsi akan muncul. Dilanjutkan Antasari, bahwa akar permasalahan korupsi sebenarnya adalah perilaku, makanya harus tuntas di hapus, agar Indonesia bebas dari korupsi.

Namun tidak hanya perihal korupsi semata yang disampaikannya, maraknya media sosial dengan latar belakang nitizen yang beragam patut di waspadai, karena tingkat kerarawananya semakin memprihatinkan.

“Tafsir dari masing-masing orang berbeda, jika tidak bijak menggunakannya secara bijak justru menimbulkan perpecahan dan permusuhan,” kata Antasari.

Hal ini sangat mengkhawatirkan, imbuhnya, jika tidak bijak mengolah informasi yang di dapat, kemudian men-share ke jejaringnya, asal membagi info yang belum tentu kebenarannya akan mudah alias hoax, sehingga mudah di hasut dan di adu domba.

Garda muda anti korupsi hendaknya menjadi garda terdepan, serta memiliki tekad pemberantasan korupsi agar Indonesia di masa yang akan datang terbebas dari korupsi, harap Antasari.

Deklarasi garda muda Jokowi di hadiri sedikitnya ribuan elemen masyarakat dan ormas se Soloraya.

Dalam kesempatan tersebut hadir ketua umum LSM LAPAAN RI sekaligus sebagai pegiat anti korupsi, BRM. Kusuma Putra, SH, MH. mensikapi pelaku korupsi untuk ditindak dengan hukuman seberat-beratnya.

“Sudah selayaknya para pelaku koruptor di hukum seberat mungkin. Dengan sanksi pemidanaan seumur hidup atau hukuman mati,” kata Kusuma geram.

Kusuma juga berharap hukum tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sehingga tidak ada efek jera bagi pelakunya, terlebih ringanya sanksi pidana yang kerap terjadi pada putusan pengadilan.

“Pemerintah dan DPR harus segera merubah sanksi pidana terhadap para pelaku korupsi dengan sanksi hukuman penjara minimal seumur hidup atau hukuman mati,” tegasnya

Selain itu harta yang dimiliki dari hasil korupsi di sita untuk negara sepadan dengan nilai uang yang di korupsi. Karena sembilan puluh persen pelaku tindak pidana korupsi semuanya dilakukan oleb para oknum pejabat, selebihnya adalah korporasi.

“Maka tugas pemerintah tidak hanya merevisi sanksi pidana para pelaku korupsi dengan hukuman berat saja, tetapi harus segera mengesahkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi oleh korporasi,” pungkas Kusuma. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *