Kuasai Generasi Milenial Bila Ingin Menang di Pemilu 2019

JATENGONLINE, SOLO – Tak dipungkiri jika kelompok generasi milenial akan menentukan arah pemilihan presiden (pilpres) 2019 karena ukuran populasi mereka yang signifikan, yakni di kisaran 34-50 persen. Mereka juga tidak memiliki sikap apolitis. Kandidat yang mampu memikirkan, menyerap, dan mengakomodasi aspirasi mereka akan memiliki cukup keuntungan untuk menang.

Lalu, seberapa besar pengaruh pemilih milenial ini dalam Pilpres 2019 mendatang? Sementara, kaum milenial ini ada sekitar 42 persen dari total pemilih terdaftar di Indonesia. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar lainnya tentang proses demokrasi Indonesia: Seberapa banyak kebebasan yang dimiliki pemilih muda untuk membuat pilihan politik mereka sendiri? Bagaimana dengan kebebasan ini ?

Disisi lain banyak pengamat menilai gelombang pemilih milenial ini yang diprediksi mendominasi pemenangan pada Pemilu 2019 sebagai langkah awal kemenangan Pemilu 2024 yang akan datang.

Dimana perolehan suara di Pemilu 2019, secara otomatis akan menjadi peluang bagi partai pemenang di dalam meregenerasi kepemimpinan milenial pasca dua decade reformasi 98.

Praktisi Sosial Politik di Solo, Kusuma Putra, S.H, M.H mengakui, bahwa Pemilu serentak 2019 yang di helat 17 April mendatang, bisa jadi merupakan pemilu paling ruwet di dunia, namun demikian keberhasilan melaksanakan pesta demokrasi ini akan menjadi tolok ukur pemilu selanjutnya.

“Pemilu 2019 sebagai ajang pesta demokrasi yang kaum milenial,” tegas pria yang kini tengah menempuh study Doktor ilmu hukum di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang.

Lebih lanjut di jelaskan Kusuma, data yang disampaikannya didasarkan atas hasil survey oleh banyak lembaga survei yang menempatkan kaum milenial kisaran usia 17 – 35 th mendominasi 30-40 persen DPT nasional.

“Kaum milenial merupakan pemilih potensial, hanya saja kesukaan mereka pada politik sangat rendah, apalagi dalam konstelasi pesta demokrasi.” imbuh Kusuma.

Kaum milenial lebih menyukai IT, gamer dan gaya hidup di bandingkan dengan politik. Hal ini kerap tidak di sadari oleh partai politik, bahwa Pemilu 2024 kelak akan menjadi milik kaum milenial.

Tidak tertariknya mereka, lanjut Kusuma, menjadikan rendahnya minat milenial pada politik, dan ini menjadi tugas partai politik untuk mengedukasinya, bahwa satu suara milenial akan menentukan nasib bangsa di masa depan.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika banyak milenial enggan menggunakan suara hak pilihnya.

“Tak dipungkiri dalam setiap pesta demokrasi tingkat partisipasi pemilih muda sangat rendah, apalagi di era milenial seperti sekarang ini.” katanya.

Mengajak kaum milenial menjadi tugas penting bagi para pemangku kepentingan di dalam mengedukasi pentingnya peran serta para generasi muda terhadap perkembangan bangsa dan negara Indonesia.

Jika daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua sebanyak 192.828.520 pemilih terdiri dari 96.271.476 pemilih laki laki, 95.401.580 pemilih perempuan, maka 60juta lebih pemilih atau sekitar 30 -40% diantaranya adalah kaum milenial.

Milenial Cenderung Berpikiran Pragmatis
Perspektif para milenial ini adalah, apakah merangkul politik bermanfaat untuk kebutuhan mendesak serta kreativitas dan imajinasi inovatif mereka. Idealisme dalam politik, yang berarti komitmen penuh terhadap ideologi politik mulai dari haluan kiri, atau liberal, bukanlah perspektif umum di kalangan politik milenial. Kelompok milenial mempertimbangkan politik berdasarkan dampak nyata dan langsung bagi mereka.

Banyak media seringkali menggambarkan generasi milenial sebagai orang yang pragmatis dan kurang tertarik dengan idealisme politik, dengan menghadirkan citra profesional muda yang sukses dengan terobosan dan inovasi bisnis yang cerdas seperti pendiri Gojek dan Tokopedia. Politisi muda hampir tidak tercakup di media sebagai wakil generasi milenial. Namun, terlepas dari pragmatisme mereka, generasi milenial tidaklah apolitis.

Kondisi seperti ini tentunya menjadi catatan sendiri bagi partai politik peserta Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres di dalam menyasar suara milenial.

Dari sekian banyak sebaran pemilih milenial di seluruh Indonesia, daerah pemilihan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tentunya menempati rangking teratas di negeri ini. Di karenakan padatnya pertumbuhan penduduk di pulau Jawa, praktis menempatkan tiga wilayah tersebut sebagai basis lumbung suara di tanah air.

Di Jawa Tengah sendiri jumlah seluruh DPT kota dan kabupaten sebanyak 27.430.269, sedangkan DPT di Soloraya yang terdiri 7 wilayah diantaranya, Klaten, Surakarta Kota, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo dan Sragen sebanyak 4.475.416 DPT.

Dan, dari sekian banyak dapil di Jawa Tengah yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai dapil neraka ada pada Dapil V Jawa Tengah, meliputi kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo dan Boyolali.

“Banyak tokoh nasional bertarung di Dapil V seperti Puan Maharani dan Aria Bima dari PDIP, Henry Indraguna dari Perindo, M. Hatta dari Partai Amanat Nasional, Eva Yuliana dari Nasdem, M.Toha dari PKB, Bambang Riyanto dari Gerindra, Endang Sri Kanti dan Agustian dari Partai Golkar, serta tokoh lainya,” terang Kusuma.

Adapun selama ini di Dapil V di kenal sebagai basis merah, dimana caleg DPR RI dari PDI Perjuangan di pastikan memiliki peluang besar lolos melenggang ke senayan.

“Peluang lolos pun sebenarnya tidak hanya di miliki para caleg dari abangan, tetapi caleg partai lain juga memiliki kans yang sama jika mampu membidik lahan putih yang banyak di isi para milenial,” ujarnya.

Hasil survei lapangan, sedikitnya ada 800.000 suara milenial di Dapil V belum menentukan pilihanya, karena keengganan mereka terhadap politik. Terlebih melihat kondisi politik tanah air saat ini, khususnya ‘tingkah laku’ para anggota dewan yang banyak terjerat kasus korupsi, semakin membuat milenial enggan bergelut dengan politik.

“Kaum milenial butuh sosok panutan dan butuh tokoh yang mampu menggaet milenial melalui ide dan gagasan yang inovatif,” jelas Kusuma.

Sementara sebaran milenial tidak hanya berada di masyarakat luar, tetapi mereka lebih banyak berada di dalam komunitas anak muda yang gemar dengan gaya hidup dan lifestyle milenial, semisal tergabung dalam komunitas otomotif, penikmat kopi, gamers, dan komunitas-komunitas lainya.

Milenial menjadi bidikan partai politik untuk memenangkan pesta demokrasi, di karenakan ambang batas suara parlementary yang harus di cukupi partai peserta pemilu sebanyak 4% secara nasional, di rasa sangat berat bagi partai pendatang dan partai yang rendah hasil suaranya.

“Saatnya partai politik untuk bekerja keras menarik kaum milenial menjadi konstituannya, jika tidak maka akan menjadi kuburan bagi partai partai politik yang gagal,” pungkasnya. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *