E-Dabu 4.2 Berikan Kemudahan Bagi Badan Usaha

JATENGONLINE, SOLO – Dalam rangka meningkatkan pemahaman badan usaha, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggelar sosialisasi Aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu) versi 4.2 bertempat di Surakarta, Rabu (4/9/2019). Sosialisasi ini dihadiri sekitar 150 perwakilan Badan Usaha terdaftar di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Ratih Subekti menjelaskan Aplikasi E-Dabu merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah badan usaha melakukan proses administrasi kepesertaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Melalui aplikasi ini badan usaha dapat melakukan proses pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya, mengetahui tagihan iuran peserta dan proses administrasi kepesertaan JKN-KIS lainnya.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya, pekerja dan anggota keluarga ke dalam Program JKN-KIS. Aplikasi E-Dabu merupakan salah satu cara untuk mempermudah badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses administrasi kepesertaan pekerja dan anggota keluarganya, sehingga harapannya dengan sosialisasi ini badan usaha terdaftar yang telah mengakses E-Dabu 3.1 lebih memahami lagi updating terbaru dari aplikasi E-Dabu ,” katanya.

E-Dabu 4.2 merupakan pemutakhiran dari aplikasi E-Dabu 3.1 yang lebih dahulu telah digunakan badan usaha. Pemahaman aplikasi E-Dabu merupakan sesuatu yang wajib diketahui dan penggunaannya harus dilaksanakan oleh badan usaha. Hadirnya aplikasi ini, membantu badan usaha untuk tidak perlu mengantri di Kantor BPJS Kesehatan.

Aplikasi E-Dabu 4.2 bersifat self-assesment yang berbasis web dengan menggunakan username dan password yang diproses secara mandiri oleh masing-masing badan usaha. “Apabila terdapat kesulitan dalam mengakses aplikasi ini, dapat konfirmasi dengan petugas Relationship Officer kami,” tambahnya.

“Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019, yang mewajibkan badan usaha untuk mengalihkan pekerjanya yang sudah terdaftar menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi peserta PPU. Harapannya dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat mendapatkan manfaat Program JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerja yang telah menjadi peserta PBI dan dialihkan menjadi peserta PPU serta masih terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT), jangan khawatir kehilangan hak-hak sosial lainnya karena peralihan tersebut tidak menyebabkan hilangnya bantuan sosial lain yang sebelumnya pernah diterima,” ujar Ratih.

Capaian kepesertaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo per 01 Agustus 2019 telah mencapai 84,78 persen atau sejumlah 761.952 jiwa dari total 898.774 jiwa penduduk Kabupaten Sukoharjo yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: