Pengelola Penambangan Ingkar Janji Warga Desa Sempu Blokade Jalan

Dump truck pengangkut material saat melewati lingkup kampung desa Sempu, Kecamatan Andong, Boyolali

JATENGONLINE, BOYOLALI – Penghentian paksa oleh warga setempat, dinilai sebagai bentuk pengingkaran kesepakatan pemilik ijin dan pelaksana penambangan yang sudah melewati batas ketentuan.

Sejak Jumat (30/8/2019) jalur menuju lokasi pertambangan di blokade
oleh warga, praktis kegiatan terhenti, namun sejak Selasa (3/9/2019),
selepas makan siang sekira pukul 12.15 Wib, sudah kembali beroperasi
seperti sedia kala.

Diperbolehkannya kembali melakukan penambangan, karena adanya
konsekuensi memberikan nominal uang kekurangannya sebesar 40 juta
rupiah dari kesepakatan awal senilai 70 juta rupiah yang baru
dibayarkan sebesar 30 juta rupiah.

Suparmin (bukan nama sebenarnya) Warga setempat menyampaikan, bahwa pengelola dan pelaksana pertambangan menyanggupi untuk menyelesaikan kekurangannya pada Senin (9/9/2019) dalam kurun waktu tiga tahun.

“Seandainya kesanggupan tidak terealisasi, maka kami segenap warga
disini, kembali akan menutupnya,” tegasnya

Warga setempat, membenarkan, adanya aktivitas galian C yang sangat
meresahkan warga. Suara bising excavator dan hantamannya ke batu cadas membuat warga tidak lagi nyaman. Ketenangan warga selama empat tahunan kembali terusik oleh aktifitas galian C. Belum lagi truck pengangkut material yang lalu-lalang di jalan kampung semakin membuat warga resah, mengakibatkan jalan rusak karena pengarasan jalan yang minim.

Debu yang berhamburan masih terasa di sekitar area penambangan,
meskipun pelaksana penambangan melakukan penyiraman air menggunakan
truck tanki.

Warga lainnya merasa ketakutan jika penambangan ini diteruskan akan
berdampak bencana alam yang bisa menimpa warga sekitar.

Tak hanya suara excavator, suara bising mesin penggiling pasir dan
truk dump yang melintas membuat warga tidak lagi nyaman.

Kegiatan produksi pasir dan penggalian meresahkan warga, selama ini
sudah tenang kembali bising. Terkait produksi pasir yang melayani
warga sekitar dirinya membantah, pasalnya saat ditanya para pengemudi
dump truk mengirimnya ke luar kota.

Banyak dump truk yang bernomor polisi luar kota, jadi tidak benar jika
hanya melayani warga dalam kota. Misal ada depo pasir dari luar kota
yang pesan ya pasti dilayani.

Kembali beroperasinya penambangan ini, sejumlah warga sudah
mempertanyakan ke pihak desa.

Di lain pihak, Analis Teknis Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah, Agus Azis menjelaskan, tentang kondisi tambang yang ada
di lokasi, sebelumnya harus sudah melalui survei. Dari pihak pengelola
tambang juga dimintai keterangan oleh DPMPTSP. Disamping di lokasi
penambangan harus memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT).

Karena KTT merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola
tambang, sebelum melakukan penambangan. (jos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *