Antara Hak Guna Bangunan dengan Hak Milik

JATENGONLINE, SOLO – Ada baiknya sebelum deal dalam sebuah transaksi jual beli rumah, terlebih dahulu mempelajari status dan kelengkapan surat yang dimiliki. Jangan sampai karena sudah terlanjur naksir unitnya, lalu mengabaikan surat-suratnya.

Menurut Susanto Liem, Prinsipal iREA Property Solo, sebagai langkah awal, perhatikan status hunian tersebut agar kedepannya tak lagi merasa rancu. Dan lagi, menyelidiki status tanah juga perlu agar tak timbul masalah terkait legalitasnya dikemudian hari.

“Perhatikan hal-hal ini sebelum bertransaksi properti yang bersertifikat HGB (Hak Guna Bangunan,” tegas Susanto. Selasa (22/10/2019)

Dalam perizinan mengenai sebuah bangunan, kita tentu sudah familiar mendengar mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan atau disingkat dengan sebutan HGB, adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu maksimum 20 tahun.

“Ini artinya, pemegang sertifikat tersebut hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan baik untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu,” tambah Susanto.

Jadi, imbuhnya, pemilik properti dengan status HGB hanya memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih milik negara. Biasanya, developer atau pengembang menggunakan lahan berstatus HGB untuk membesut unit perumahan dan apartemen.

Sehingga dengan sertifikat HGB, pemilik tak serta merta bebas dalam penggunaan lahannya karena harus sesuai dengan perijinan. Tujuan lainnya yang sesuai dengan kriteria sertifikat HGB adalah ketika berencana untuk memiliki properti dengan penggunaan yang hanya sementara.

Beda HGB dan SHM
Perbedaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan HGB dapat dilihat dari tingkat kuasa dan jangka waktu kepemilikan properti. Jika SHM dapat diwariskan dan tidak memiliki batasan waktu kepemilikan maka HGB memiliki batasan waktu dan diperkenanan untuk diperpanjang masa penggunaannya.

“Oleh karena itu, bila bertekad untuk menetap di bangunan dan tanah dalam jangka waktu lama atau berencana untuk investasi jangka panjang, sebaiknya membeli properti dengan status Sertifikat Hak Milik,” lanjut Susanto.

Ubah HGB ke SHM
Apabila properti yang dibeli masih berstatus HGB dan sudah mencapai jangka waktu 30 tahun, selanjutnya kewajiban pemegang sertifikat HGB adalah untuk memperpanjang maksimum jangka waktu hingga 20 tahun lamanya dan selanjutnya masih dapat diperpanjang sampai 30 tahun.

Biaya perpanjangan HGB tergantung dengan harga tanah per meter persegi yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan luas tanah yang digunakan.

Selain besaran kocek yang harus dikeluarkan, banyak pula yang bertanya-tanya lama waktu yang dibutuhkan untuk pengubahan HGB ke SHM. Untuk pertanyaan berapa lama HGB ke SHM, beberapa tahap yang dilalui melalui penjelasan sebelumya yaitu dengan mengajukan ROYA atau pembebasan hak tanggungan yang memakan waktu sekitar 5 hari kerja atau satu minggu.

Setelah itu, baru bisa berlanjut dengan mengurus peningkatan hak. Proses keluarnya sertifikat SHM diperkirakan selesai seminggu setelah pengurusan. Lain halnya dengan pengurusan Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik yang memakan waktu sekitar 6 hingga 12 bulan. Siapkan pula biaya pengurusan SHM dari AJB sesuai dengan ketentuan pemerintah saat ini. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *