Mas Menteri Bebaskan Belenggu?, Belenggu Yang Mana ?

Jadi petugas upacara disaat Hari Guru

JATENGONLINE – Definisi dan arti belenggu menurut KBBI adalah alat untuk mengikat kaki atau tangan, borgol. Contoh ; polisi memasang belenggu pada tangan pencuri yang baru ditangkap itu. Arti lainnya dari belenggu adalah ikatan ( sehingga tidak bebas lagi ). Contoh ; negara kita sudah terlepas dari belenggu penjajahan. Mas Menteri dalam “Bebaskan Guru Dari Belenggu”, membuat penulis yang sebagai seorang guru bertanya-tanya, belenggu yang mana?

Selama ini guru melakukan tugas mengajar sesuai yang diputuskan oleh Pemerintah. Mulai dari perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 walaupun kebanyakan orang mengatakan bahwa kurtilas itu sudah basi ( jujur penulis tidak tahu maksudnya ). Mungkin karena tahunnya sudah melebihi 2013, tetapi namanya masih menggunakan 2013. Penulis yakin apapun keputusan Pemerintah, kami sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai- pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, tetap siap menjalankannya dengan ikhlas lahir batin. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Pegawai pemerintah yang diserahi tugas, sudah seharusnya melakukan tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) yang akan diberikan oleh pemerintah. Sebagai seorang guru tentu saja juga akan melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Sebagai contoh saja, kalau kita sebagai guru memberi tugas kepada siswanya, maka dengan sendirinya guru akan meminta hasil yang sudah dilakukan oleh siswa itu sesuai dengan perintah guru. Begitu juga dengan guru yang harus bekerja dengan semaksimal mungkin tugas –tugas yang diberikan oleh yang mempunyai kewenangan memberi tugas. Misalnya saja tugas administrasi yang harus dan wajib dikerjakan oleh guru sebagai syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang dibuat guru dengan judul Istrumen Monitoring Administrasi Guru Kurikulum 2013, ada 3 (tiga) buku terdiri dari Buku Kerja Guru 1, Buku Kerja Guru 2 dan Buku Kerja Guru 3.

Buku Kerja Guru 1 antara lain SKL KI dan KD, Silabus, RPP dan KBM. Buku Kerja Guru 2 terdiri dari ; Kode etik guru, Ikrar guru, tata tertib guru, Pembiasaan guru, Kalender Pendidikan, Alokasi waktu, Program Tahunan, Program Semester, Jurnal agenda Guru. Buku Kerja Guru 3 terdiri dari ; Daftar hadir, Daftar nilai, Penilaian Akhlak / Kepribadian, Analisis hasil ulangan, Program perbaikan dan pengayaan, Daftar buku pegawai guru / siswa, jadwal mengajar, Daya serap siswa, Kumpulan kisi-kisi soal, Kumpulan soal, Analisis butir soal dan perbaikan soal.

Selain administrasi di atas, guru tidak akan bisa naik pangkat tanpa membuat syarat-syarat yang begitu banyak. Mulai dari pengembangan keprofesional berkelanjutan sampai melaksanakan karya inovatif. Melaksanakan pengembangan diri yang harus dilakukan oleh guru workshop, bimtek, diklat dengan jumlah jam 32 jam mendapatkan nilai 1 (satu). Sebagai bukti bahwa sudah mengikuti diklat yaitu harus ada undangan, surat tugas, laporan hasil dan sertifikat. Walaupun syarat sudah dibuat kenyataannya setelah dinilaikan, tidak bisa mendapatkan nilai juga. Bahkan ada guru yang beberapa kali mengajukan untuk mendapatkan nilai, nilai tetap saja 0. Anehnya guru yang mendapatkan nilai 0 merasa kebingungan, karena dalam membuat laporan itu sama persis ( selain data pribadi ) dengan laporan yang dibuat temannya yang mendapatkan nilai 1 ( kebetulan mengikuti diklat bersama ).

Penilai juga tidak memberikan sedikit coret-coret dengan hasil laporan yang masih bernilai 0. Sedangkan apabila melakukan diklat yang 32 jam ini harus meninggalkan tugas mengajar kecuali dilakukan pada hari libur. Kalau sekolahnya melakukan 5 hari kerja, bisa dibayangkan kapan guru akan istirahat? Sedangkan guru juga manusia biasa, yang harus ngurus rumah tangga juga. Tetapi kalau tidak melakukan, mustahil akan naik pangkat.

Pengembangan diri merupakan syarat yang pertama. Untuk syarat yang ke dua adalah melaksanakan publikasi ilmiah. Guru harus bisa membuat tulisan hasil karya sendiri yang bisa ditayangkan oleh surat kabar atau majalah. Tulisan itu bisa berupa jurnal, artikel atau opini / gagasan. Bahkan syarat untuk kenaikan pangkat dari IIId ke IVa harus ada PTK yang sudah diseminarkan. Untuk pembuatan PTK, guru juga harus mengikuti diklat. Padahal untuk PTK ini memang dianggap menyulitkan sekali bagi guru seperti penulis sendiri. Bagaimana tidak? Penulisan PTK seperti membuat skripsi tetapi tidak ada pembimbingnya. Kenyataannya, sudah berulangkali mengikuti diklat PTK tetapi hasilnya tidak maksimal terbukti mengajukan penilaian mendapat nilai 0. Apalagi nilai PTK hanya ada 2 ( dua ) macam yaitu 0 dan 4.

Syarat yang selanjutnya adalah melaksanakan karya inovatif. Adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajarn di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains / teknologi dan seni. Untuk pembuatan karya inovatif ini selain membutuhkan tenaga, pikiran yang maksimal juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Itupun kalau mendapatkan nilai, kalau tidak hanya sia-sialah kerja kerasnya.

Dengan adanya kenyataan yang ada dalam tugas guru di atas apabila dihubungkan dengan pidatonya Mas Menteri, bagus. Tetapi dimulai dari tingkat tinggi, administrasi guru yang harus disederhanakan tentunya bukan hanya RPP saja. RPP yang disampaikan hanya 1 ( satu ) lembar, kenyataan tetap tidak mungkin. Kalaupun mungkin, maka lampiran masih membutuhkan beberapa lembar. Menjadi guru itu sudah pilihan, maka dari itu ikutilah dan lakukanlah aturan itu dengan ikhlas lahir batin (dadi guru iku wis pilihan mula tutna lan tindakna pranatan kanthi lila legawa / oleh-oleh workshop dari Drs. Sawukir, M.Pd.).

Tetapi jenis administrasi yang harus dikerjakan mestinya juga dirampingkan. Sosialisasi tidak hanya guru tetapi dimulai dari penilai akreditasi, penilai kinerja, pengawas. Percuma administrasi guru disederhanakan kalau saat pemeriksaan masih dituntut macam-macam.

Dua puluh tahunan yang lalu administrasi guru tidak ribet, nilai diserahkan guru tidak tergantung KKM, menghasilkan siswa yang berkualitas dalam karakter dan berprestasi. Sekarang nilai siswa melambung tinggi, etikanya???. Kalau tentang perubahan kebaikan dan kemajuan untuk pendidikan tidak diruwetkan dengan administrasi pastinya oke-oke saja, yes dan setuju. (*)

*) Sri Suprapti, Guru SMP Negeri 8 Surakarta, No. HP. 081329405977

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!