Kusumo Putro: Himbau Lembaga Peradilan Juga Laksanakan Social Distancing!

BRM. Kusumo Putro, SH, MH : Sayangkan, masih berjalannya proses persidangan pada beberapa kasus, membuat lembaga peradilan sangat rentan menjadi tempat penyebaran virus Corona

JATENGONLINE, SOLO – Upaya pemerintah untuk menekan dan mencegah penyebaran Coronavirus atau Covid-19 dengan menerapkan social distancing, yakni melaksanakan segala aktivitasnya dari rumah. Mulai kegiatan belajar mengajar hingga bekerja dilakukan di rumah. Sebagai langkah memutus rantai penyebaran dan penularan virus tersebut.

Namun, tak semua himbauan pemerintah dilaksanakan secara baik oleh masyarakat. Karena masih saja ada yang melakukan aktivitas diluar rumah. Selain kurang efektif penerapannya, juga minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini. Sehingga banyak masyarakat yang masih mengabaikan himbauan itu.

Termasuk yang terjadi di instansi pengadilan, masih ada kegiatan proses persidangan di tengah himbauan social distancing dari Presiden. BRM Kusumo Putro SH, MH, anggota Peradi Kota Surakarta yang juga pegiat sosial, mengkritik keras masih adanya aktivitas persidangan ini.

“Seharusnya semua proses persidangan di seluruh Indonesia harus diliburkan atau ditunda selama dua minggu, sesuai dengan masa social distancing yang diterapkan pemerintah,” tegas Kusumo, saat dihubungi, Selasa (24/3/2020)

Menurut Kusumo, ini sangat penting, karena dalam sebuah proses persidangan selalu terjadi pengumpulan massa. Yang tentunya akan berpotensi memicu proses penyebaran virus. Karena siapapun tidak akan pernah tahu, darimana virus itu menular.

Dirinya, memohon kepada Pemerintah untuk segera membuat keputusan agar sidang di semua Pengadilan di seluruh Indonesia untuk diliburkan atau ditunda sementara, minimal dua minggu ke depan.

“Karena bila persidangan tetap dilaksanakan, maka sangat beresiko terjadi penularan virus corona. Dan hal itu bisa membahayakan siapa saja yang ada dalam ruang sidang,” ujar Kusumo.

Himbauan untuk menerapkan kebijakan khusus terkait proses peradilan sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM dalam Surat Edaran Nomor PAS-08.OT.02/20 Tahun 2020 tertanggal 17 Maret 2020.

Dalam surat itu disebutkan, bahwa berdasarkan instruksi Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang pencegahan, penanganan, dan pengendalian Corona virus disease. Pada unit pelaksanaan teknis permasyarakatan, terhitung mulai hari Rabu 18 Maret 2020 kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian.

Hanya saja himbauan itu sepertinya tidak sepenuhnya diikuti. Sebab menurut informasi yang didapat Kusumo, bahwa rekan-rekan sesama lawyernya masih tetap menjalani proses sidang di beberapa wilayah. Karena itulah, dia sangat menyesalkan kejadian ini.

Ternyata hingga Selasa (24/3/2020), masih ada rekan-rekan advokat, yang tetap sidang. Ada yang di PA Ambarawa, lalu PN Brebes.

Perintah penundaan persidangan akhirnya juga disampaikan oleh Mahkamah Agung lewat Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tertanggal Senin 23 Maret 2020. Dalam surat itu MA memerintahkan kepada seluruh pengadilan untuk menunda proses peradilan, kecuali beberapa kasus tertentu. Salah satunya terhadap terdakwa yang sedang ditahan dan masa penahananya tidak dapat diperpanjang lagi.

“Sebaiknya semua persidangan ditunda dulu, setidaknya dua minggu. Demi mengantisipasi perkembangan wabah corona yang dari hari ke hari semakin meluas,” tegasnya lagi.

Pemerintah Harus Perhatikan Napi
Sementara, rencana pemerintah untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 secara massal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan para napi yang sedang menjalani masa tahanan. Sebab dengan kondisi ditahan di ruangan sempit serta berdesakan, hal itu sangat rentan tertular.

Jika ada tahanan yang positif terpapar, maka sangat besar kemungkinan bisa menularkan virus itu ke yang lain dengan cepat. Sebab kondisi di tahanan yang sempit dan berdesakan.

Apalagi sejauh ini di seluruh Indonesia belum ada pengecekan tahanan dalam rutan apakah ada yang terpapar Virus Corona.

“Semoga pemerintah juga memberikan perhatian serius terkait hal ini,” tegas pria yang kritis menyoroti berbagai kebijakan pemerintah ini. Para napi adalah rakyat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk merasakan hidup sehat.

“Pemerintah segera melakukan tes COVID-19 serta sterilisasi dengan disinfektan, untuk mengantisipasi penyebaran corona di dalam rutan,” tutup Kusumo. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!