Akibat Pandemi Global COVID-19, Nasib Pekerja ‘Nggantung’

JATENGONLINE, SOLO – Dampak akibat pandemi Covid-19 hingga kini masih menjadi polemik dunia. Tak terkecuali Indonesia. Di luar pasien terinfeksi kian bertambah banyak, masalah baru muncul kembali akibat virus corona ini.

Sejumlah perusahaan di Indonesia mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ratusan karyawannya. Tidak tanggung-tanggung, beberapa di antara perusahaan tersebut bahkan terancam tutup.

Karyawan was-was tidak ada kepastian (nggantung) karena dirumahkan dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang terkena imbas dari virus corona.

Kusumo Putro SH. MH. anggota Peradi Solo dan Peduli Nasib Buruh tidak sepakat jika pekerja yang dirumahkan tidak diupah sama sekali.

Meski tidak ada dalam UU 13/2003, istilah ‘dirumahkan’ sebenarnya tertera dalam SE Menaker SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004.

Merumahkan pekerja, tulis peraturan itu, adalah upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan PHK. maka tidak ada peraturan yang membolehkan perusahaan “membayar karyawannya 50 persen saja,” apalagi tak dibayar.

Namun, berdasarkan SE Menaker SE-05/M/BW/1998, ditegaskan bahwa dalam hal merumahkan bukan ke arah PHK, pengusaha harus tetap membayar upah secara penuh. Upah bisa lebih rendah jika telah dirundingkan dengan serikat pekerja atau pekerja itu sendiri.

“Pemerintah agar segera turun tangan memberikan solusi,” tegas Kusumo, Kamis (9/4/2020)

Tanpa adanya penghasilan, lanjut Kusumo, seorang buruh akan lebih sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga dan tidak memiliki tabungan cukup. Merumahkan pekerja hanya trik pengusaha, dan cuma akal-akalan saja, supaya enggak PHK. Karena kalau PHK artinya bayar pesangon.

Menurut Tokoh Pemuda dan Penggiat Sosial Masyarakat ini, terlepas dari situasi pandemik saat ini yang mengakibatkan ekonomi kacau, upah mesti dipenuhi pemberi kerja.

“Upah harus tetap dibayar penuh jika “pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”

Sementara itu, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebetulnya telah mengantisipasi dampak COVID-19 lewat Surat Edaran Nomor M/3/HK/04/III/2020.

Di sana disebutkan bahwa seorang buruh harus tetap dibayar penuh seandainya ia dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), suspect dan dikarantina, serta sakit.

Dan bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan dapat menyesuaikan besaran upah, akan tetapi harus dilakukan “sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

Memang tidak spesifik dijelaskan dalam surat tersebut bagaimana jika situasinya ‘dirumahkan’.

Pandemi global COVID-19 memukul dunia usaha. Dampak virus ini membuat pelaku usaha sampai merumahkan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 7 April sektor formal yang merumahkan dan melakukan PHK sebanyak 39.977 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.010.579 orang.

Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!