Permendes Gak Jelas, Bikin Kades ‘Mules’ ?

BRM Kusumo Putro SH MH : Cabut Atau Revisi Permendes Nomor 6/2020 Kalau Tidak Ingin Terjadi Gejolak Di Daerah

JATENGONLINE, SOLO – Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Namun berbeda pandangan dengan Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI), BRM Kusumo Putro SH MH, tegas menyampaikan, tak habis pikir dengan Permendes Nomor 6 tahun 2020 ini.

Menurutnya, kebijakan ini seolah dipaksakan dan terkesan ‘grusa grusu’ dalam menetapkannya tanpa memikirkan dampak bagi yang membagikan, dalam hal ini, mereka para Kepala Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 yang memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Dilematis bagi seorang Kepala Desa. Pasalnya, menurut Kusumo, jika mengacu pada Permendes Nomor 6 ini, apalagi pada pasal 8a ayat 3. Yang berhak menerima BLT dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Belum terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta kartu Pra Kerja juga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis.

“Lha Terus, untuk rakyat yang saat ini diirumahkan lantaran terkena dampak wabah Virus Corona (Covid-19) apa tidak berhak terima bantuan? jadi masalah ini,” jelasnya.

Padahal jumlah warga yang terdampak Virus Corona (Covid-19) ini cukup banyak dan terus bertambah dan hingga kini belum terdata secara pasti. Sementara anggaran yang dikucurkan sangat terbatas. Bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi ?

“Mereka saat ini sangat butuh bantuan, kalau tidak ada titik temu, pasti blunder !” papar Kusumo.

Sementara Permendes PDTT sudah dijelaskan jika BLT yang dialokasikan mencapai dana Rp 22.4 triliun, diperuntukkan 74.953 desa di seluruh Indonesia. Jumlah dana desa untuk tahun ini, digelontorkan dana segar Rp 72 triliun. Bagi dana desa yang kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT ditetapkan 25% dari dana desa. Sedangkan dana desa Rp 800 juta hingga Rp 1.2 miliar, alokasi 35%. Untuk bantuan desa 1 miliar, alokasi BLT 30% sehingga terhitung Rp 300 juta.

Jika warga setiap bulannya menerima bantuan Rp 600.000 dan selama 3 bulan, akan terkumpul bantuan sebanyak Rp 1.8 juta, itu hanya untuk 166 KK. Lantas, bagaimana dengan mereka yang terdampak wabah Virus Corona (Covid-19) yang terus saja meningkat jumlahnya?

Dilematiskan? Diberikan uang tunai tidak mencukupi. Tidak ada salahnya bantuan diwujudkan bentuk Sembako sekalipun berbenturan dengan Permendes PDTT yang mengharuskan BLT diberikan dalam bentuk uang cash Rp 600 ribu selama 3 bulan. Bagaimana dengan yang tidak kebagian karena belum terdaftar? Disisi lain, tergolong mampu dan menerima bantuan sebab terdaftar.

“Ini riskan kisruh, karena terkait urusan perut,” ujar Kusumo, geram.

Diiperlukan sikap tegas, arif dan bijaksana Kepala Desa, karena berbenturan dengan persoalan pelik yang tidak mudah menyelesaikannya. Sedangkan si pembuat kebijakan gak mau tahu dan masa bodoh.

“Semua harus bijak dalam pembicaraan bersama, hindari keputusan sepihak yang beraroma penyalahgunaan kewenangan. Pasalnya, masalah ini bisa berdampak hukum bagi seorang Kepala Desa,” imbuhnya.

Karena rentan melanggar hukum, menurut Kusumo, selaku advokat yang tergabung dalam Peradi Solo, yang tengah menempuh studi S3 di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang ini, meminta Permendes Nomor 6 tahun 2020 dicabut saja.

“Setidaknya direvisi sebelum pencairan dana desa. Bisa jadi, Permendes itu akan menjadikan bumerang tersendiri bagi Kepala Desa dan warganya. Munculnya tindakan rasa tidak puas sehingga mampu menimbulkan kegaduhan di berbagai desa di tanah air,” lanjut Kusumo.

Uang tunai Rp 1.8 juta adalah jumlah yang cukup besar bagi masyarakat pedesaan di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kepala Desa merupakan ujung tombak yang paling mengetahui kondisi warganya. Kasihan para Kepala Desa kalau hanya disebabkan kebijakan Permendes itu menjadikan dilema dan berbenturan dengan warganya.

Tidak ada salahnya kebijakan penyaluran BLT dana desa bisa diserahkan kepada daerah masing-masing. Maksudnya, bisa melalui Kepala Daerah beserta jajaran di bawahnya. Hanya saja, tetap melibatkan Ketua RT, RW, Lurah dan Camat serta masyarakat terkait.

“Sistim pembagiannya biar tidak menimbulkan kecemburuan sosial sesama warga masyarakat dan salah sasaran sehingga berpotensi terjadinya kegaduhan dan konflik di masyarakat dan tidak menjadi beban moral bagi Kepala Desa di seluruh Indonesia,” tutup Kusumo. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *