Dosen Unisri Joko Pramono, Raih Gelar Doktor Undip

JATENGONLINE, SOLO – Disertasi berjudul “Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta” mengantarkan Joko Pramono, dosen Universitas Slamet (Unisri) Surakarta meraih gelar doktor dari Universitas Diponegoro Semarang. Dalam sidang promosi terbuka yang digelar secara online (daring), Jumat (11/6/2021) dihadapan para tim penguji.

Dengan pembimbing Dr Hardi Warsono sebagai promotor serta prof Y Warella dan Retno Sunu Astuti sebagai co promotor satu dan dua, sebelumnya Joko menyelesaikan penelitian pengembangan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta dilatarbelakangi kondisi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta yang belum optimal, jika dilihat dari data kinerja, peran dan pemahaman anggota Satlinmas.

“Padahal, Kota Surakarta merupakan salah stau daerah rawan dengan tingkat bencana tinggi,” kata dia yang kini menjabat kepala Lembaga Penjamin Mutu Unisri Surakarta.

Penelitian itu merumuskan tiga pertanyaan penelitian terkait kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta, faktor penentu pengembangan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dan model pengembangan kapasitas untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kapasitas pengembangan, jelasnya, merupakan kapasitas pada level individu/SDM menempatkan anggota Satlinmas sebagai objek utama pengembangan Satlinmas. Masalah utama pada dimensi ini adalah motivasi anggota Satlinmas yang minim landasan prinsip sukarela.

Lanjut Joko, jika pada dimensi organisasi atau kelembagaan, Satlinmas tampak memiliki peran terbatas, dan lebih banyak dikontrol dan bergantung pada kelurahan dan sedikit peran Satpol PP. Koordinasinya pun masih terbatas, bahkan cenderung rancu.

Kondisi itu juga berkaitan dengan sistem yang belum mampu merancang sistem menyeluruh dan menjamin penyelenggaraan perlindungan masyarakat secara utuh dan tersinergi berdasar pada prinsip sukarelawanan.

Sistem yang ada tidak mampu mendukung jaringan dari luar Satlinmas, yang berkapasitas dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas dari para anggota Satlinmas.

“Faktor penentu dalam pengembangan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta dipetakan dalam beberapa aspek. Yakni, kondisi lingkungan, organisasi, perencanaan, program, kegiatan, monitoring dan evaluasi, sumber daya, dan jaringan tugas,” jelas Joko lebih lanjut.

Pada dimensi organisasi, ditemukan Satlinmas memiliki keterbatasan dari pelaksanaan karena tidak adanya ketetapan aturan atau tata laksana pengorganisasian, SOP maupun manajemen yang jelas. Untuk jaringan tugas, ada kelemahan koordinasi yang berlangsung intern maupun ekstern Satlinmas.

Pada faktor sumber daya, lanjut mantan Dekan FISIP Unisri ini, masih ada keterbatasan dalam hal input SDM maupun anggaran. Kondisi lingkungan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan stakeholder yang negatif terhadap Satlinmas, pada faktor perencanaan, monitoring dan evaluasi, yang terjadi adalah adanya katerbatasan dalam proses dan implementasi serta inkonsistensi.

Berangkat dari pengamatan dan analisis pada kondisi eksisting, ditemukan model pengembangan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta. Model eksisting diperoleh dari temuan terkait kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta faktor determinan dalam pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat di Kota Surakarta.

Model eksisting menunjukkan adanya keterbatasan dalam pola pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat yang selama ini dijalankan. Keterbatasan terjadi pada SDM, organisasi dan sistem.

Dari kapasitas dengan faktor determinan yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan model eksisting. Model eksisting itu lalu menghasilkan model usulan guna merevitalisasi peran dan fungsi Satlinmas.

Untuk dimensi SDM ada usulan konsep, yakni perlunya dukungan biaya operasional berbasis kuantitas dan insentif berbasis kualitas, penguatan motivasi sukarelawanan di masing-masing anggota Satlinmas, dukungan pendidikan dan pelatihan secara penuh untuk tiap anggota Satlinmas, kaderisasi untuk saling menularkan ilmu dan beragai pengalaman antar anggota Satlinmas, dukungan sarana prasarana secara penuh dari pemerintah, dan pembekalan awal sebelum bertugas.

Dalam organisasi, usulannya berupa penguatan sinergi Satpol PP dan kelurahan sebagai pembina Satlinmas, penyelenggaraan diklat secara rutin dan total dengan sasaran tiap anggota Satlinmas, pengadaan buku saku/ SOP, visi misi Satlinmas serta hal prosedural lain, penguatan koordinasi vertikal dan horizontal, penyeragaman kebijakan kelurahan dengan standar tertentu, monitoring dan evaluasi secara rutin dan teragenda.

Untuk sistem, diusulkan agar tetap berpegang pada perwujudan sishankamrata, penguatan jaringan dengan OPD terkait melalui MoU, mengembangkan sistem Satlinmas dengan landasan perspektif kesukarelawanan, membuat sistem untuk mendukung penguatan persepsi masyarakat terhadap posisi strategis dan penting dari Satlinmas di tengah masyarakat, serta optimalisasi regulasi guna mendukung pengembangan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. (*/ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *