Bantuan Sosial Cair, Hindari Kegaduhan Di Masyarakat Akibat Data Tak Akurat !

JATENGONLINE, SOLO – Pandemi Covid-2019 telah banyak memberikan efek di banyak sektor, pemerintah pusat baru baru ini mengeluarkan kebijakan PPKM Level 1-4 guna mengendalikan penyebaran virus tersebut, berbagai penyekatan dan pembatasan membuat sektor ekonomi semakin terpukul.

Terkait hal tersebut Dinas Perdagangan Kota Solo telah melakukan rapat pada Jum’at (23/7/2021) terkait Pendistribusian Bantuan Covid-19.

Hal tersebut di apresiasi positif oleh tokoh masyarakat Solo, BRM Kusumo Putro, SH, MH meskipun demikian dia mendesak Dinas Perdagangan Kota Solo segera melakukan pendataan secara akurat dan menyeluruh kepada semua pedagang pasar yang ada di Kota Solo dan tidak ada penyalahgunaan dalam pembagiannya.

Menurutnya, semua pedagang pasar baik pasar tradisonal yang menjual kebutuhan pokok, pasar buah, pasar mebel, pasar ikan hias, pasar burung, pasar ayam dan hewan dan semua jenis pasar yang ada di Kota Solo dibawah pengelolaan Dinas Perdagangan, semua pedagang harus mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Solo.

“Tanpa kecuali dan tidak pilih – piliih, karena dalam kondisi Pandemi Covid 19 seperti saat ini semua Pedagang Pasar apapun Jenis Pasarnya semua terkena imbas PPKM Darurat dan semua Layak dan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan,” jelas pria pegiat sosial dan Ketua LSM LAPAAN RI Jawa Tengah, dan juga Ketua Aliansi Masyarakat Akuntabilitas Kebijakan Publik.

Lebih lanjut di tegaskan Kusumo, semua kepala pasar yang diberi tugas untuk mendata para pedagang yang ada di wilayah pasar dimana dia bertugas harus benar-benar teliti dan jangan ada yang tidak terdata seorangpun, karena mereka juga sama-sama pedagang yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan di wilayah pasar yang ada di Kota Solo adalah dengan mengumpulkan KTP dan KK kepada masing-masing pasar yang ada dan terdata sebagai pedagang di Pasar bersangkutan, imbuh pria yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut.

“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial hanya karena pembagian bantuan kepada para pedagang tidak merata,” ungkapnya. Jangan ada terkesan pilih-pilih yang justru akan menimbulkan kecemburuan sosial serta kegaduhan diantara sesama pedagang dan sesama anggota masyarakat,” lanjutnya.

Pedagang PKL di Solo, lanjut Kusumo, juga harus didata selain pedagang pasar yang ada di agar juga mendapatkan bantuan, sehingga hal ini juga jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial antara pedagang yang berada di wilayah pasar dan pedagang PKL yang ada di Kota Solo.

“PKL itu ada kategori mandiri dan paguyuban, kalau yang paguyuban contohnya PKL Sriwedari dan Ngarsopuro, PKL yang mandiri contohnya PKL di pinggir jalan, namun jika kita berbicara secara luas, PKL juga ada di mall dan minimarket,” sebutnya.

Pegiat anti korupsi yang disegani dan cukup dikenal di Jawa Tengah ini menegaskan maka Dinas Perdagangan Kota Solo sebaiknya segera mensosialisasikan kepada para pedagang pasar dan PKL dibawah pengelolaannya terkait syarat -syarat aturan dan tata cara agar memperoleh bantuan dari Pemerintah Kota Solo.

Para pedagang besar juga harus mendapatkan bantuan, perkara dia nanti mau menerima atau tidak itu tidak menjadi soal. Selain pedagang, rencananya Pemkot Solo juga akan memberikan bantuan kepada karyawan namun belum diperinci soal bentuk bantuan.

Di Kota Solo terdapat 48 pasar yang terbagi dalam beberapa jenis pasar.

Kusumo berharap jika dalam bentuk sembako, para karyawan harus mendapatkan sembako minimal 300-500 ribu yang berupa beras dan kebutuhan pokok yang lain.

Kusumo berharap semoga apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo ini bisa menjadi contoh dan ditiru oleh seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia dalam rangka membantu dan meringankan beban hidup rakyatnya dalam menghadapi hantaman Pandemi Covid 19 dan PPKM Darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini.

“Kepedulian para kepala daerah saat ini sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu oleh rakyatnya,” ulasnya.

“Rakyat telah memenuhi kewajibannya kepada negara yaitu dengan membayar pajak seperti pajak restribusi dan pajak yang lainnya, maka saat ini negara melalui pemerintah daerah wajib memenuhi kewajibannya kepada rakyatnya yaitu dengan memberikan bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun bahan kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhannya disaat kondisi Pandemi Covid 19 dan Penerapan Peraturan PPKM Darurat yang masih berlangsung hingga saat ini,” bebernya.

Pemberian bantuan sosial itu lanjut Kusumo adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah tanpa harus hitung-hitungan jumlah yang harus dianggarkan demi mencukupi kebutuhan rakyatnya yang saat ini sangat dibutuhkan guna memyambung hidup.

“Sekali lagi bahwa bantuan sosial adalah kewajiban negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang harus diberikan kepada rakyatnya,” tegasnya.

Selain pedagang dan PKL, security atau satpam pasar juga harus diberi bantuan, karena merekalah sebagai ujung tombak dan garda terdepan dalam pengamanan dalam menjaga kondusifitas pasar selama PPKM Darurat dilaksanakan dan mereka juga mempunyai andil dan jasa yang besar dalam membantu pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam rangka turut serta mengantisipasi dan menekan persebaran Covid 19 di wilayah pasar.

“Pelaku sektor jasa juga akan tersentuh bantuan, contoh tukang parkir, pelaku seni, budaya, tukang becak, sopir angkot, tukang jahit, satpam pasar, karyawan mall dan masyarakat yang bekerja di bidang apapun yang tidak bekerja atau yang terdampak PPKM,” pungasnya. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *