LAPAAN RI JATENG Dorong Menteri ESDM Sidak Pertamina Jateng-DIY, Disinyalir Adanya Pembatasan Kuota Solar Subsidi!

JATENGONLINE, SOLO – Kuota solar (Subsisdi) untuk jatah tiap SPBU dibatasi, hal itu dirasakan sejak minggu ke 3 bulan Juli (20/7/2021), dan kebijakan ini membuat sejumlah SPBU bingung. Ada apa dengan Pertamina? Lalu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas?

Pertamina Depo Diy-Jateng disinyalir melakukan pembatasan kuota BBM jenis solar bersubsidi ke SPBU, sesuai dengan kabar yang beredar.

Ketua Umum Lapaan RI Jateng, BRM. Kusumo Putro mengatakan, bahwa dari data dan fakta yang ditemukannya di lapangan, banyak SPBU khususnya di wilayah Solo Raya, membatasi dalam menjual BBM jenis solar bersubsidi, karena stok terbatas.

Menurut Kusumo Putro, dalam jumpa pers Rabu (19/8/2021), sejak posisi Sales Area Manager (SAM) baru di Depo Pertamina DIY Jateng, baru muncul dan dikeluarkan kebijakan tersebut.

“Anehnya lagi, kebijakan tersebut tanpa didukung peraturan maupun kebijakan resmi dari Pertamina Pusat. Padahal sebelum-sebelumnya, tidak pernah ada kebijakan aneh dan tidak logis seperti ini,” katanya heran.

Ironisnya lagi, imbuh Kusumo, kebijakan itu hanya disampaikan secara lisan, atau komunikasi perangkat Handphone kepada organisasi SPBU di wilayah Solo Raya. Dan diduga juga kepada seluruh SPBU di wilayah Jateng-DIY.

Kebijakan dari SAM yang baru tersebut, tegas Kusumo, tidak masuk akal, irasional, dan cenderung tendensius, bernuansa kepentingan pribadi.

Praktis dengan adanya kebijakan tersebut, membuat jatah atau kuota solar subsidi setiap SPBU di wilayah DIY, hanya sebesar 2.000-3.000 Kiloliter sebelum akhir tahun.

“Pembatasan kuota distribusi solar bersubsidi ke SPBU ini sudah terjadi sejak Juli 2021 lalu,” jelas Kusumo. Dimana pasokan solar dari Pertamina ke masing-masing SPBU, hanya dibatasi kisaran 2.000 Kiloliter atau 2 juta liter, hingga 3.000 kilo liter Atau 3 juta liter pertahun.

Penelusuran yang dilakukannya ke sejumlah SPBU, membenarkan adanya kebijakan aturan ini, tidak dilakukan secara tertulis, dan hanya pemberitahuan secara lisan. “Dari kunjungan 18 SPBU berada di wilayah Solo Raya, semuanya hanya pemberitahuan lisan,” terangnya.

“Apabila kuota yang telah dibatasi jumlahnya tersebut telah habis, maka pengusaha SPBU membeli solar ke Pertamina dan dikenakan tarif solar non subsidi,” tambah Kusumo.

BRM. Kusumo Putro, SH., MH.

Seperti diketahui, setiap SPBU dalam sehari bisa menjual rata-rata minimal sekitar 16 kiloliter per hari (16.000 liter). Namun karena kebijakan dari SAM baru Pertamina Jateng-DIY tersebut, mereka hanya membatasi penjualan sekitar 5.500-6.000 liter per hari. Tak heran banyak SPBU, memasang pengumuman bahwa solar subsidi telah habis di tempatnya.

Ini karena manajemen SPBU mendapat warning. Jika nanti pada akhir tahun 2021 ternyata jatah kuota solar subsidi mereka sudah habis, mereka hanya bisa membeli solar dari Pertamina dengan harga non subsidi. Atau sekitar Rp 9.200 hingga Rp 9.250 per liternya.
Sebelumnya, SPBU hanya kulakan sekitar Rp 4.900 per liter dari Pertamina, dan menjual ke konsumen sekitar Rp 5.150/liter.

Solar dengan harga baru sekitar Rp 9.200-Rp 9.250 per liter. Selain akan membuat SPBU merugi, kenaikan harga tersebut berpengaruh harga jual SPBU ke pasaran.

Sales Branch Manager Pertamina Rayon 5 Yogyakarta Joko Priyambodo yang membawahi wilayah Solo, Klaten dan Boyolali ini, membantah jika area di bawahnya ada pembatasan kuota solar subsidi.

Di Setiap SPBU tingkat kebutuhan BBM yang dijual ke konsumen berbeda. Hal itu terus dipantau, agar tidak terjadi kekurangan. Kebutuhan solar bersubsidi untuk masyarakat, kata Joko.

Namun demikian, Kusumo tetap mendesak kepada Menteri ESDM, Direktur Utama Pertamina agar melakukan sidak ke kantor Pertamina Jateng-Diy hingga ke sejumlah SPBU di wilayah Solo Raya.

Untuk diketahui, terang Ketua Umum LAPAAN RI Jateng, BRM. Kusumo Putro, SH. MH. Kantor Pusat Pertamina Jateng dan DIY berada di Yogyakarta. Dan segala keputusan dari sana pasti diketahui oleh Sales Brand Manager (SBM) dan General Manager (GM) Pertamina Jateng dan DIY. Sehingga jika benar itu yang terjadi, tentu saja kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat aneh, lucu, dan bodoh.

“Karena dampaknya kepada masyarakat akan sangat luar biasa. Karena langsung memutus mata rantai perekonomian secara luas. Pelan atau cepat sudah pasti banyak sektor ekonomi yang akan rontok,” kata Kusumo.

Efek domino dari kebijakan ini jelas sangat berpotensi membuat kegaduhan sosial. Ekonomi yang sudah babak belur di masa Pandemi saat ini, tentu semakin hancur gara-gara kebijakan yang tidak populer, tidak rasional, serta tidak masuk akal yang diduga dilakukan oleh para pejabat Pertamina Jateng DIY tersebut.

Terkait munculnya kebijakan yang telah dibuat di wilayah Pertamina Jateng–DIY. Pihak-pihak berkompeten agar mengambil langkah tegas kepada siapa saja yang terlibat, terlebih penyalahgunaan wewenang di dalamnya yang berdampak merugikan rakyat secara luas dan ditemukan adanya tindak pidana korupsi. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *