DPRD Boyolali Bersikukuh Tolak Relokasi
Menyikapi Rencana ‘Nekad’nya Bupati JO, Boyolali - Rencana relokasi kantor Pemkab Boyolali, DPRD setempat bertekad menggunakan hak menyatakan pendapat agar bupati tidak melaksanakan anggaran relokasi kantor Pemkab pada APBD 2012, yang nilai sebesar RP 32,3 milyar yang tersebar di beberapa SKPD. Menurut Thontowi Jauhari, Anggota DPRD Boyolali, mengatakan bahwa penggunaan hak tersebut merupakan salah satu [...]
Saya minta Bupati menghentikan seluruh rencana untuk mengubah status Desa menjadi kelurahan yang ia lakukan secara bertahap tiap tahun hingga 2015, saat beliau lengser. Jika tiap tahun direncanakan ada 2 desa yang dialihkan, maka akan ada 10 desa yang satusnya akan dirubah menjadi kelurahan. Untuk tahun 2011, desa Mojosongo dan Desa Kemiri, sedangkan untuk tahun [...]
Continue reading …
JO, Boyolali – “Saya minta Bupati menghentikan seluruh rencana untuk mengubah status Desa menjadi kelurahan yang ia lakukan secara bertahap tiap tahun hingga 2015, saat beliau lengser,” papar Thontowi Jauhari, Wakil Ketua DPRD Boyolali. Senin (6/2/2012) Menurutnya, jika tiap tahun direncanakan ada 2 desa yang dialihkan, maka akan ada 10 desa yang statusnya akan dirubah [...]
Continue reading …
JO, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi dana tanggap darurat bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2012 sebesar Rp15 miliar. “Anggaran ini untuk pembiayaan tanggap darurat saat terjadinya bencana alam,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana di Semarang, Jumat. Menurut dia, alokasi tersebut merupakan satu dari sejumlah [...]
Continue reading …
Terkait Rencana Relokasi Kantor Kabupaten JO, Boyolali – Kontroversi semakin menguat terkait rencana relokasi kantor Bupati Boyolali , disinyalir proyek tersebut bukan menjadi sebuah kebutuhan daerah. Namun, dinilai sebagai ambisi besar dari Seno Samudro, karena keinginan itu ada semenjak menjabat wakil bupati kemarin. Anggota DPRD Kbupaten Boyolali Thontowi Jauhari mengatakan, bahwa selama ini, persoalan kantor [...]
Continue reading …
JO, Semarang – Refleksi sebagai sarana evaluasi sekaligus penetapan langkah kedepan bagi berlangsungnya program, sehingga dapat diketahui sejauh mana target pencapaiannya, sehingga dapat memberikan barometer dan parameter tersendiri untuk melanjutkan atau tidak program tersebut salah satunya Bali nDeso mBangun Deso (BDBD) yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Program tersebut menjadi obsesi Gubernur, untuk [...]
Continue reading …
JO, Semarang – Provinsi Jawa Tengah menjadi yang terbaik dalam tiga kategori Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). Tiga kategori terbaik yang berhasil diraih oleh Jateng adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), dan Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD). Jateng menjadi yang terbaik di tiga kategori tersebut karena keberhasian tiga kabupatennya. Bidang [...]
Continue reading …
Jokowi Akan Jelaskan pada Dahlan Iskan JO, Solo – Perbedaan statemen yang terjadi tentang mobil esemka, terus melebar dan membesar, dari masing-masing pro kontra, akan memberikan tanggapan terhadap opini dan pernyataan yang disampaikan apabila berseberangan. Lepas apakah itu perbedaan persepsi maupun tidak, yang jelas diantaranya memiliki dasar dan acuan sendiri-sendiri dengan kemampuan menelaah dan cara [...]
Continue reading …
Monil Kiat Esemka, Rabu Besok Bertolak ke Jakarta JO, Solo – Maju mundurnya jadwal uji emisi mobil Kiat Esemka ke Jakarta, masih menjadi polemik, apakah akan dikendarai sendiri dari Solo ataukah akan diangkut menggunakan angkutan umum (truk). Mengingat masih banyak pertimbangan sehingga rencana awal menjadi tertunda, namun diperkirakan Rabu (18/1/2012) unitnya akan diberangkatkan ke Jakarta. [...]
Continue reading …
JO, Solo – FX Hadi Rudyatmo menilai pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan tentang Esemka telah melecehkan karya anak SMK. Terkait pernyataan, Menteri BUMN itu yang mengatakan kalau mobil Esemka hanya sebagai sarana pembelajaran. Adapun pembuatan mobil tersebut tidak bisa diproduksi secara massal, bahkan dijadikan sebagai mobil industri. “Mestinya Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, harusnya lebih [...]
Continue reading …