Indikasi Gratifikasi & Penggarongan Tanah Negara, LSM Lapaan RI Akan Ajukan Gugatan

Lembaga Pengawas Anggaran dan Aset Negara Republik Indonesia, saat mengadakan audensi dengan pimpinan kantor BPN Surakarta. Jumat (13/10/2017)

JATENGONLINE, SOLO – LSM Lapaan RI (Lembaga Swadaya Masyarakat  Lembaga Pengawas Anggaran dan Aset Negara Republik Indonesia), menengarai adanya dugaan mafia tanah dibeberapa tempat di kota Solo.

Terkait adanya dugaan tersebut Lapaan RI melalui Ketua Umum Kusumo Putra, dan Sekjen Wisnu Tri Pamungkas, serta Trisno Wibowo, selaku ketua devisi hukum Lapaan RI mendatangi pimpinan kantor BPN Surakarta untuk melakukan audensi.

Menurut Kusumo, audensi dimaksudkan untuk meminta informasi yang valid tentang prosedur serta kepatutan sebuah tanah negara bisa disertifikatan atas nama pribadi atau perorangan.

“Karena selama ini peralihan hak atas tanah negara ke pemilik pribadi dianggap sangat gampang,” kata Kusumo, usai audiensi. Jumat (13/10/2017)

Bahkan saking gampangnya, imbuh Kusumo, tanah negara seluas 2.870 m2 di wilayah Laweyan, bisa dialih-namakan hanya dengan referensi dari pejabat setingkat Kelurahan dan Kecamatan.

“Sebagai warga negara saya heran. Tanah negara seluas itu dengan nilai aset yang sangat besar, bisa dengan gampangnya berpindah jadi milik perorangan atau swasta,” tegas Kusumo.

Ketum LSM Lapaan RI, dalam paparan yang disampaikannya  menduga ada mafia tanah yang bermain antara pejabat  ditingkatan Kelurahan, Kecamatan dan mungkin oknum dari pegawai BPN. Bahwa lahan tanah sebagai aset negara yang seharusnya bisa bermanfaat untuk rakyat banyak, akhirnya bisa dinikmati hanya oleh segelintir orang saja. Ada dugaan,  banyak pihak yang ikut andil pada permainan serta indikasi gratifikasi dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut.

“Tanah negara yang diduga terindikasi tersebut itu terletak di Jl. Ahmad Yani, atau sebelah barat traffic-light Sumber,  dan perbatasan Laweyan-Banjarsari, Surakarta,” Kusumo menegaskan.

Dari temuan data yang didapatnya, pada saat proses pengalihan sertifikat, diduga kuat ada kongkalikong antara pihak pemerintahan Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, pemilik baru, serta lembaga BPN Surakarta.

“Bahwa sesuai UU Pokok Agraria, UU Perpajakan, diduga banyak terjadi penyimpangan serta cacat hukum dalam prosesnya,”  tegas Kusumo.

Keanehan dari kejadian tersbut, terlihat dari surat pernyataan pemohon sertifikat tertulis status tanah adalah Tanah Negara. Namun di surat pernyataan yang ditanda-tangani Lurah dan Camat tertulis Tanah Negara Bebas. Dua istilah tersebut, yang menurut Kusumo, memiliki makna yang berbeda, mengingat di kota Surakarta sudah jarang ada hutan, gunung, atau rawa-rawa yang mengindikasikan tanah negara bebas.

“Saat pemohon membuat surat pernyataan permohonan pengalihan, tertulis luasnya hanya 2.800 m2. Namun anehnya setelah jadi sertifikat, malah tercantum luasnya menjadi 2.870 m2, ini satu  kejanggalan lagi,” beber  Kusumo,

Jika dilihat sesuai dengan nilai NJOP, harga tanah saat itu Rp 10 juta per meter. Sehingga nilai total sekitar Rp 700 juta. Hal ini merupakan indikasi kesemrawutan, jika tidak mau disebut cacat hukum.

“Pihak yang berwenang harus membatalkan sertifikat itu demi keadilan dan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, kepala BPN Surakarta Sunu Duta Wijaya, mengatakan bahwa pengalihan lahan yang dimaksud selama ini sudah sesuai prosedur dan mekanisme.

Bahwa memang kuasa Lurah yang paling berwenang di tingkat bawah, untuk menentukan apakah tanah tersebut milik negara dan bisa dialihkan kepemilikan ke pihak lain atau perseorangan.

“Mengenai tafsir istilah tanah negara dan tanah bebas negara, sebetulnya hanyalah perbedaan istilah. Namun pada intinya keduanya mengandung arti yang sama. Yaitu sama-sama masih milik negara, atau dikuasai oleh negara sesuai UU yang berlaku,” Sunu menjelaskan.

Sehingga dalam hal ini, pihak BPN mengaku sudah sah dalam menerbitkan sertifikat tersebut. Namun ia juga menambahkan, meskipun sebuah sertifikat tanah atau lahan sudah sah secara hukum.

Namun bila di kemudian hari terbukti mengandung cacat hukum saat proses kepemilikannya, bisa saja batal atau dicabut status kepemilikannya. Dan pihak BPN siap menunggu jika memang ada kekuatan hukum yang membatalkannya. (ian)