Ical: Sangsi PKS Urusan Pemerintah

JO, Solo – Wakil Ketua Setgab, Aburizal Bakrie, ditugaskan untuk mengumumkan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Setgab. Penugasan itu lebih dikarenakan kesibukan SBY sebagai Presiden RI yang lebih mementingkan rakyat Indonesia dibanding membahas dan mengumumkan nasib PKS di Setgab.

Sementara itu, Ical menyatakan, nasib PKS akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Ical tetap berpendapat bahwa PKS telah melanggar kesepakatan koalisi. Sedangkan sanksi atau tindakan yang diambil urusan pemerintah.

“Kontrak kesepakatan setiap partai politik dengan pemerintah, sehingga keputusan yang mengumumkan pemerintah, bukan setgab, berikut sangsinya,” terang Ical kepada wartawan, usai pemberian penghargaan pelestari budaya Jawa di Lorin hotel Solo. Minggu (8/4/2012).

Ditambahkan Ical, persoalan itu merupakan wewenang dari Pemerintah, hanya ada dua pihak, Pemerintah dan PKS. Karena, setgab tidak memiliki wewenang mengambil tindakan atas persoalan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan salah satu anggota setgab.

“Nanti yang mengumumkan bisa Presiden, bisa Wakil Presiden ataupun Menkopolhukam, bukan partai politik yang ada di setgab,” jelasnya.

Hal itu dikarenakan kesepakatannya dilakukan antara partai bersangkutan dengan pemerintah. Dan sebagai wakil ketua setgab, Ical tidak akan melakukan tindakan apapun terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh peerintah. – tyo