Dewan Sukoharjo, Anggap Bupati Arogan
Himbaun Bupati – PNS dan Pamong dilarang hadiri acara Gubernur Jateng
JO, Sukoharjo – Jajaran Legislatif Sukoharjo sesalkan kebijakan Bupati Sukoharjo, perihal perintah larangan bagi seluruh pamong desa maupun PNS untuk menghadiri acara Gubernur Jateng Bibit Waluyo, padahal acara tersebut resmi kedinasan.
Sehingga acara sambung rasa yang dihadiri oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo, tak tampak satupun pamong atau PNS kabupaten Sukoharjo yang hadir, hanya jajaran dinas propinsi.
Seharusnya acara tersebut juga didampingi pejabat setempat seperti camat, juga dinas terkait seperti Disperindag ataupun utusan dari sekretaris daerah, tapi tidak ada.
“PNS dari pemkab Sukoharjo mereka adalah utusan dari Kantor Kesbangpol yang memang tugas dan kewajibannya melaporkan setiap acara dan peristiwa yang terjadi di Sukoharjo. Jelas sangat kecewa dan menyesalkan perintah larangan hadir yang disampaikan Bupati,”ungkap Nurdin, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo yang turut hadir dalam acara sambung rasa dengan perajin rotan di desa Trangsan, Senin (13/5/2013) .
Ditambahkan Nurdin, Bupati bertindak arogan. Apalagi perintah tersebut disampaikan melalui pesan SMS pada pamong, lurah dan kepala desa maupun pada PNS terkait. Ini acara kedinasan yang tidak ada kaitannya dengan politik.
Hal senada juga disampaikan Jaka Wuryanta, yang juga Wakil Ketua DPRD Sukoharjo. Pihaknya menuding Bupati berlebihan dalam menghadapi pilgub kali ini. “Memang gubernur Jateng Bibit Waluyo juga mencalonkan diri dalam pilgub dan kebetulan bukan merupakan calon yang diusung Bupati, namun harusnya bisa memilah mana kepentingan politik mana tugas kedinasan.”ungkap Jaka.
Jaka mengaku sikap arogan Bupati tersebut nyata terjadi saat pelaksanaan kampanye terbuka caleg yang diusung oleh partainya, yang dihadiri oleh banyak PNS bahkan pejabat. Bahkan ada informasi pula yang diperoleh Jaka Wuryanta, dalam acara kampanye tersebut Bupati juga mengerahkan kepala sekolah dan guru untuk hadir meskipun tanpa atribut partai. – tml
