Nasionalisme Dan Syariat Islam

JO, Sukoharjo – Lembaga Al Birru mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Menjaga Nasionalisme di Tengah Upaya Penegakan Khilafah Islamiyah di Indonesia” bertempat di RM Embun Pagi, Jl. Jenderal Sudirman 202 Bendosari Sukoharjo. Rabu 22 April 2015.

Konsep kekhalifahan atau ketatanegaraan menurut Ustadz Sholahuddin Sirizar, Lc. MA – Direktur Ponpes Imam Syuhodo Sukoharjo, dalam makalahnya “Nasionalisme Dan Khilaf Dalam Pandangan Syariat Islam.” Adalah urusan Mu’amalah Duniawiyyah yakni semua bentuk pemerintahan, asalnya boleh. Dan, tidak harus ada contoh dari Nabi Saw.

IMG_20150422_161654“Beberapa prinsip Islam dalam urusan negara yakni politik, keadilan, kemashlahatan, amanah dan persamaan derajat,” tambahnya. Keadilan, lanjut Sholahuddin, adalah memberi hak yang sama dan adil dalam penegakan hukum.

Nasionalisme dalam pandangan syariat Islam yakni dimulai dari Aqidah yakni Islam dengan konsep “Tauhid” yang murni, bersih dari segala bentuk kemusyrikan, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

Akhlak, Islam mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.

Muamalah Duniawiyah, Islam datang untuk menegakkan mu’amalat duniawiyah (pengolahan dan pengelolaan dunia serta pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai bagian ibadah kepada Allah Swt.

Kajian, Bidang-bidang tersebut secara teori bisa dipisah-pisahkan, namun secara praktis, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Konsep Kekhalifahan Hisbut Tahrir Indonesia yakni Negara wajib menegakkan hukum Allah Swt. Urusan ketatanegaraan, yang berwenang mengatur adalah Khalifah Hukum Islam akan bisa tegak dan terlaksana hanya apabila ada khilafah. Maka mewujudkan khilafah, hukumnya wajib.

Konsep Kekhalifahan Syiah Itsna’asyriyyah adalah Nabi Muhammad menunjuk Ali bin Abi Tholib sebagai Pengganti / penerus. Urusan politik / negara yang berhak mengatur adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya ( Ahlul Bait ). Ayatullah yang ada sekarang ini posisinya mewakili Ahlul bait dan siap menyerahkannya ketika Imam yang ditunggu ( Imam Muntadhar ) muncul / datang.

Dialog Publik setidaknya dihadiri seratusan peserta dari Perwakilan Ormas Islam, Perwakilan Ormas Kepemudaan, Perwakilan Mahasiswa dan Pelajar, Perwakilan Mahasantri dan Santri serta Media. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *